Kami Melayani Anda dalam Desain / We Serve You in Building Design

Kami Melayani Anda dalam Desain / We Serve You in Building Design

Formulir Pemesanan Desain (Silakan Diisi) / Order Form (Please Fill It)

Contact Form

Name*
Email*
Subject*
Message*
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[Refresh Image][What's This?]

Sabtu, 26 Januari 2008

SAVE OUR INDONESIA !


LANDASAN POLA PIKIR SALAH KAPRAH, MENUAI BUAH KESENGSARAAN RAKYAT INDONESIA


Lumpur lapindo hanyalah satu dari sekian banyak permasalahan yang mencerminkan ketidakpedulian pemerintah, dan sebentuk tindakan mengasingkan rakyat (sebagai korban yang menderita) oleh negaranya sendiri secara sistematis. Dalam surat ini ada beberapa kutipan dari tulisan beberapa cendekiawan kita.

Seperti yang telah kita jalani bersama, reformasi telah berjalan sembilan tahun, namun ekonomi masih kacau balau. Tolok ukur satu-satunya yang adalah ekonomi makro memang menunjukkan kemajuan, namun kemiskinan meningkat dan mengakar, ironisnya disertai dengan munculnya konglomerat baru di sisi lain. Sebuah bentuk kesenjangan yang semakin menggila. Pengangguran tak dapat diatasi namun makin banyak. Pancasila hanya sebagai pembungkus kapitalisme ekonomi liberal yang menyembah materialisme hedonistik kaku yang makin menggurita dan meraksasa. Sengaja atau tidak Indonesia telah menjadi negara yang sangat cocok disemaikannya bibit-bibit apartheid baru yang lebih modern, lebih rapi, halus dan terselubung, serta membius. Kemerdekaan kita telah mati jiwanya, mandeg, dan telah berubah menjadi bentuk penjajahan baru terhadap bangsa sendiri, yang tak kalah kejam dengan penjajah Belanda, VOC, dan Jepang sekalipun.

Juga rusaknya alam lingkungan yang segera memberi dampak susulan yang langsung dirasakan masyarakat dalam penderitaan mereka. Seperti dampak lumpur lapindo yang tidak bisa dihentikan sampai saat ini.

Maka didasari dengan rasa keprihatinan mendalam, kalau saya ada kesempatan tatap muka dengan presiden SBY, sebenarnya saya ingin sekali menanyakan kembali beberapa hal pokok kepadanya :

“Beranikah Anda membuat langkah yang besar dan panjang? Seperti kata orang bijak, untuk melewati jurang yang dalam diperlukan satu langkah besar, bukan beberapa langkah kecil. Karena satu langkah besar tercakup ketegasan, pertimbangan matang, dan menyeluruh ke dalam semua aspek.”

“Beranikah Anda sekali lagi mencopot (reshuffle) para pembantu Anda yang justru menambah masalah dan malah menjadi bagian dari masalah, serta tidak mampu menemukan dan melakukan hal-hal yang menjadi solusi bagi kepentingan dan keselamatan bangsa. Namun jelas mereka telah mengantisipasi sedini mungkin untuk mencari solusi bagi kepentingan dan keselamatan diri mereka sendiri beserta kelompoknya serta menghindari tanggung jawab utamanya.”

“Beranikah Anda menjadi aktor utama penggerak moralitas bangsa Indonesia yang baru, dengan modal kepercayaan kuat dari rakyat terhadap Anda, dengan tidak ragu untuk mengatakan tidak, dan membuat sekat pembatas tegas dengan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi sesaat ?”

“Beranikah Anda menegakkan hukum yang tegas bagi siapapun tanpa pandang bulu? Termasuk para pembantu dan orang-orang terdekat Anda, serta para koruptor dan manipulator kakap, termasuk yang mewariskan berbagai permasalahan bangsa sejak rezim-rezim yang lalu? Membaharui dan mengembangkan sistem hukum yang baru untuk menjamin terlaksananya penegakkan hukum?”

“Beranikah Anda mengembalikan sistem ekonomi Indonesia kepada ekonomi yang sesuai dengan karakter, kepribadian, cara pandang bangsa? Karena krisis menjadi berkepanjangan disebabkan oleh masih ditimang-timangnya sistem ekonomi kapitalis liberal yang sangat menyengsarakan rakyat, menguntungkan segelintir pihak, dan membuat negara kita menjadi tanah jajahan baru dalam imperialisme baru yang tak kasat mata mekanisme dan aktornya, namun dampaknya nyata itu. Jangan-jangan kita malah menjadi bagian yang menjadi aktor di dalamnya!! Seperti menimang anak macan, semakin dia besar, maka kita sendirilah yang diterkamnya.”

Karena kalau tidak, reformasi hanyalah baju saja, kosong tanpa makna. mengulangi sejarah dan menjadi anak kandung orde baru, yang hanya bajunya saja mengganti baju orde lama, namun isinya sama, sama-sama fasis-otoriter-seragam-kaku, namun rapuh dan keropos.

Saya tidak tahu landasan berpikir dan pola pikir apa yang dipakai pemerintah, pihak berwenang, dan berbagai pihak yang terlibat, dalam menangani berbagai masalah ini. Sehingga rakyat sedemikian sengsara dalam lingkaran penderitaan tak kunjung putus, sehingga mereka menjadi putus asa dan kewalahan menghadapi kesulitan hidup. Dengan mandegnya dan tidak berhasilnya setiap usaha penanganan, ditambah lagi berbagai manuver yang dilakukan pihak yang berwenang untuk menyelamatkan mereka masing-masing, maka semakin mencampakkan rakyat yang menderita itu ke dalam arena adu manusia dan singa. Banyak mata yang menonton, namun tak ada yang mau dan berani menolong, atau setidaknya mencegah terjadinya duel itu. Ini sebenarnya sangat memalukan. Namun apa daya, urat malu sudah dicabut di meja operasi yang dilakukan ‘dokter-dokter’ ala orde baru yang otoriter itu, yang masih banyak yang ‘buka praktek’ sampai hari ini.

Seperti kita ketahui bersama, Presiden SBY baru saja membentuk Dewan Penasehat Presiden (DPP), yang anggotanya adalah para Guru Bangsa yang arif bijaksana, dan rata-rata sudah senior. Salah satunya adalah Bapak Emil Salim. Dalam lampiran yang saya sertakan, terdapat tulisan Bapak Emil Salim di harian Kompas (2002) berjudul “Ekonomi dalam Lingkungan“ yang membahas tentang Ketua Umum Kadin Indonesia yang waktu itu dijabat Bapak Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa di masa krisis ekonomi sekarang ini diutamakan pembangunan ekonomi lebih dulu tanpa penanganan masalah lingkungan hidup.

Maka jelaslah kesalahan landasan dan konsep awal pemikiran. Awal sekali, bahkan sebelum pertimbangan dan keputusan dilahirkan. Ini adalah cermin dari bentuk ketidakpedulian pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dilihat dari individu per individu. Parah. Dan telah menjadi tumpukan ketidakpedulian didasari kekurangpahaman, didasari tidak mau belajar, dan didasari lagi pengagungan mementingkan keuntungan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan rakyat banyak yang menjadi korban. Seperti korban lumpur Sidoarjo. Sudah hampir setahun penderitaan mereka, rumah-rumah mereka tenggelam. Hilanglah harapan hidup, mata pencaharian. Buyarlah didikan pada anak-anak, karena anak sudah tidak berada dalam lingkungan yang kondusif untuk dididik dan belajar. Hilanglah tata krama anak, muramlah kehidupan berkeluarga, rusaklah relasi hubungan sosial. Hancurlah habitat hidup masyarakat di beberapa desa itu. Sirnalah budaya kehidupan yang telah berlangsung ribuan tahun lalu, yang kemudian menjadi masyarakat Jawa yang beradab sejak zaman kerajaan-kerajaan, sampai era 61 tahun Republik Indonesia, ketika sesaat sebelum lumpur itu muncrat.

Dan dengan landasan pola pikir awal yang penuh ketidakpedulian itu, maka wajarlah jika perusahaan Lapindo yang merupakan salah satu perusahaan dalam kelompok Yth. Aburizal Bakrie (yang sampai sekarang menjadi Menkokesra), sah-sah saja dan santai-santai saja melakukan kegiatan tambang di tengah lahan yang padat penduduk, dengan melakukan manipulasi dan pembohongan publik dengan mengatakan akan membuat pabrik pada warga setempat.

Dan wajar bila dalam pertemuan antara Presiden SBY dengan Direktur Lapindo Nirwan Bakrie, yang masih satu keluarga dengan Aburizal Bakrie (yang juga hadir dalam pertemuan itu), dengan nada enteng dan penuh rasa kemenangan, menolak untuk bertanggung jawab memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat muncratnya lumpur panas. Nirwan beralasan bahwa dalam UU penanganan lumpur yang Presiden tanda tangani sendiri itu, wewenang perbaikan infrastruktur ada di tangan pemerintah !!! Apakah Presiden tidak meninjau UU itu terlebih dulu sebelum diberlakukan? Sudahkah Presiden berlandaskan “peraturan untuk manusia, bukan manusia untuk peraturan”, seperti halnya “makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan”?

Suatu hal yang janggal dan menjengkelkan hati terjadi, ketika bagaimana seorang Presiden sebagai penanggung jawab negeri, yang merupakan pelayan dan abdi rakyat, yang juga menjadi teladan dan penjaga moral bangsa, tumpuan harapan kehidupan rakyat, dianggap enteng dan ditepis begitu saja oleh seorang pengusaha bandel dan rakus yang bikin sengsara rakyat ?!

Maka, dapat saya tekankan bahwa, bencana lumpur panas yang terus menyembur sampai hari ini, menenggelamkan pemukiman penduduk, kawasan industri, dan infrastruktur, serta merusak lingkungan hidup, telah memiliki alur logis yang jelas. Dan dapat dengan jelas pula kita simpulkan bahwa, bencana lumpur panas itu adalah bencana akibat ulah manusia. Sejak tahap perencanaan awal yang landasan pemikirannya sangat sembrono dan salah kaprah yaitu “ekonomi dulu, baru lingkungan kemudian”, penyusunan konsep kerja yang serampangan, kongkalikong dalam pengurusan ijin, sosialisasi pada masyarakat yang penuh manipulasi dan kebohongan, proses eksploitasi yang tidak memenuhi prosedur, sampai akhirnya kelalaian manusia yang membuat energi tekanan bumi yang dahsyat itu balik menyembur keluar. Bagaimanapun, alam tidak memberi toleransi apapun bagi berbagai bentuk akal bulus, manipulasi dan kelalaian manusia. Alam akan membalas dengan bersikap liar dengan kekuatan merusak yang luar biasa, jika manusianya terlebih dulu mengelola alam secara liar dan tidak beretika.

Seorang menteri atau pejabat publik yang berasal dari kalangan pengusaha yang pada hakikatnya adalah seorang pedagang, jika tidak dilandasi oleh paham dan komitmen kerakyatan yang kuat, ditambah sikap pengabdian penuh ketulusan, hanya akan menyengsarakan rakyat dengan kebijakannya yang terlalu mekanistik-teknokratik yang formil-kaku, jauh dari rasa kemanusiaan, dan penuh nafsu untuk menguntungkan diri sendiri. Sudah terbukti, bukan ?

Aburizal Bakrie sendiri saat ini menjadi orang terkaya di atas kesengsaraan dan penderitaan korban lumpur panas, karena kekayaannya yang menurut hasil audit mencapai trilyunan itu tidak berkurang, dikarenakan semua biaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat lumpur dibebankan pada pemerintah, yang berarti adalah uang rakyat. Pola pikirnya yang mengutamakan ekonomi dulu, baru kemudian lingkungan hidup telah mendapat habitat yang cocok iklimnya, karena banyak orang terutama di lingkungan pemerintahan sejak orde baru, dan dunia usaha mendukungnya dengan semangat kenikmatan. Bahkan sampai hari ini, pikiran itu tetap lestari, tentu dengan kedok untuk mengatasi kesulitan ekonomi di era krisis. Yang terkena krisis itu sebenarnya siapa?? Para konglomerat dan pejabat yang menerapkan pandangan kapitalisme piciknya (termasuk Aburizal), sehingga kelimpungan saat suku bunga membumbung dan nilai tukar rupiah merosot, ataukah rakyat? Karena rakyat sepertinya tidak hanya terkena krisis moneter sejak 1997. Hakikatnya, krisis yang dialami rakyat telah dimulai sejak demokrasi terpimpin era Orde Lama, diikuti pembangunanisme orde baru, sampai orde reformasi (atau deformasi?) saat ini. Dan rakyat selalu menjadi korban sistem yang bobrok, pembebek dan mentah tersebut.

Bagaimanapun sulitnya keadaan moneter dalam negeri, tetap saja tidak begitu mempengaruhi para konglomerat, bos-bos besar, para pegawai di high level management, para pejabat dan cukong-cukong penjual dan pengeruk aset negara. Serta satu lagi: para koruptor kakap. Di tengah kesulitan dan kebangkrutan umum, mereka bisa tidur nyenyak di spring bed dalam ruang ber-AC, bepergian dengan mobil keluaran terbaru, shopping dan jalan-jalan ke luar negeri. Padahal banyak diantara mereka adalah biang kerok kebangkrutan umum itu. Namun entah mengapa, sepertinya mereka menjadi kebal hukum.

Yang agak “lucu” (untuk menghaluskan kata “aneh bin menjengkelkan”)di sini, saya juga tak habis pikir, bagaimana bisa Presiden mencoba memadukan pola kerja DPP yang salah satunya Bapak Emil Salim, yang setahu saya adalah sosok yang penuh pertimbangan, arif dan bijaksana, dengan Aburizal Bakrie yang manipulatif, sembrono dalam pertimbangan dan keputusannya? DPP isinya adalah senior-senior yang sudah tidak ada “nafsu” berkuasa lagi dan beliau-beliau ini telah selesai mengurusi dan mencukupi diri mereka sendiri selayaknya; disandingkan dengan kabinet yang isinya orang-orang yang penuh nafsu, belum selesai dalam usaha memenuhi ego dan nafsu (jabatan, kekuasaan, materi, popularitas, bahkan seks) mereka. Sebenarnya strategi pemerintahan semacam apakah yang coba diterapkan? Karena semua ini tampak bias, mendua, serba kontradiktif, penuh anomali, double(?atau malah multi?) standard, dan akhirnya malah kontraproduktif. Tidak ada batas yang jelas dan tegas berpihak pada apa, dan tujuannya apa, serta bagaimana penerapannya. Dengan pola-pola pemerintahan seperti ini, saya tidak bisa memberikan komentar lagi apa yang akan terjadi kemudian, karena dada ini semakin sesak menahan pilu, karena ikut menjadi satu dalam kepiluan saudara sebangsa rakyat Indonesia yang menjadi korban kesewenang-wenangan gaya baru. Serta pilu karena martabat manusia, keadilan dan akal sehat telah dilecehkan. Ada orang bijak yang berkata, “Segala di dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu orang rakus.” Atau mungkin SBY masih segan terhadap JK, jika mau mencopot Abu Rizal Bakrie?

Kita semua tentu juga berprihatin terhadap lingkungan kehidupan sosial kita, adalah lingkungan di mana pemikiran manusia-manusia Indonesia berkembang inilah yang sebenarnya sangat buruk, karena penuh ketidakjujuran yang melahirkan korupsi, kolusi, nepotisme dan segala bentuk manipulasi lainnya. Tentu saja akan sangat menyengsarakan, memiskinkan dan membelenggu, dan sangat berpotensi tetap lestari selamanya jika tidak ada tekad dan tindakan memperbaiki sekarang juga.

Dalam kurun 9 tahun reformasi ini, kita bersama amati, dan pelajari, ternyata reformasi hanya berlaku bagi kelangsungan hidup sistem kapitalisme yang digerakkan oleh invisible hand. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu memusingkan berbagai peristilahan. Namun kapitalisme adalah suatu istilah yang menjadi kesepakatan umum sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Kapitalisme yang seliberal-liberalnya, yang jelas-jelas sangat ditentang oleh para Founding Fathers kita (Soekarno : “kemandirian dalam ekonomi”; Hatta : “Sistem koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia”). Maka mereka pun menyusun Pancasila sebagai saripati falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia yang melandasi peri kehidupan kita. Namun kenyataannya sekarang adalah Pancasila direndahkan perannya hanya sebagai sampul, sedangkan isinya adalah sistem ekonomi kapitalisme liberal. Bahkan salah satu ahli ekonomi kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling liberal dalam menerapkan sistem ekonominya (Radius Prawiro, 1998). Ironis dan mengerikan!! Karena uang yang berkuasa, dan manusia Indonesia menjadi budak manusia bangsa lain yang berkedok investasi dan budak uang. Lihatlah Freeport yang telah berhasil membangun “negara kecil yang gemerlapan”, namun menyengsarakan rakyat di Papua khususnya, Indosat yang telah dikuasai Singapura, Newmont yang menyakiti penduduk Minahasa, dan sebentar lagi Exxon Mobil segera “menjajah” di tambang minyak Cepu, Jawa Tengah.

Maka benarlah apa yang dikatakan Bung Karno, “ Tunggulah sampai anak-anak bangsaku selesai belajar, terampil, dan mampu untuk melakukannya sendiri”. Pesan ini hakikatnya adalah prinsip swadaya, swakarsa dan swadesi (seperti yang digerakkan Mahatma Gandhi di India, yang sekarang bisa kita lihat, India telah menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang berpengaruh).

Berbagai kekacauan yang terjadi sampai hari ini di Indonesia, terutama kekacauan ekonomi, semua itu adalah karena kebijakan yang sembrono yang diterapkan sejak tahun 1980-an, yaitu kebijakan deregulasi 1983 dan liberalisasi perbankan 1988. Hal ini dilakukan sebagai reaksi instan yang tak bertanggung jawab akibat jatuhnya harga minyak dunia, setelah terjadi boom minyak tahun 1970-an. Kedua kebijakan itu jelas menunjukkan keberpihakan pada sistem ekonomi kapitalisme liberal, yang mencemari dan merusak perikehidupan rakyat Indonesia umumnya (Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar Fak. Ekonomi UGM). Boom minyak itu sepertinya menyuburkan mental manja, membangkitkan nafsu kerakusan yang melahirkan budaya korupsi sampai sekarang. membiarkan perkembangan usaha swasta yang serakah dalam bentuk konglomerasi yang kebablasan. Maka jelaslah disini bahwa proses ”swastanisasi” atau ”privatisasi” terjadi secara diam-diam bersamaan dengan berkembangnya liberalisasi dan globalisasi. Dan meningkatnya peran swasta yang dibiarkan kebablasan dan merakus justru tidak diwaspadai tapi malah ”disyukuri”.

Maka diperlukan suatu upaya rekayasa lingkungan sosial yang bebas dari segala bentuk ketidakjujuran dan manipulasi. Suatu rekayasa positif yang menyebarkan pengetahuan, pemahaman, kecintaan dan penerapan nilai kebenaran dan cinta kasih. Maka kemajuan ekonomi rakyat, yang riil dan konkrit sampai ke taraf mikro, adalah dampak positif yang terniscaya dari upaya itu.

Sosok teladan yang menjadi pedoman karakter, kesantunan, ketangguhan, dan kejujuran adalah Proklamator kita yaitu Bung Hatta. Baginya karakter berarti kejernihan dalam menilik dan menempatkan masalah secara jujur dan ilmiah, keberanian untuk tegak kokoh secara individual, dan kesediaan untuk mengkritisi diri sendiri termasuk pelbagai motif serta kecenderungan kelompok sendiri. Beda dengan Soekarno yang selalu menempatkan karakter dalam kerangka kolektivitas bangsa, bagi Hatta karakter selamanya bermula pada dan memancar dari individu, dari diri sendiri-individualitas yang dilompati begitu saja oleh Soekarno.


Hatta menginginkan agar rakyat-secara individual maupun secara kolektif- mampu berbicara untuk dirinya sendiri, tanpa "penyambung lidah." Dalam kata-kata Deliar Noer, dia tak ingin "rakyat hanya sebagai perkakas"; "rakyat itu sendirilah yang harus memimpin dirinya." Memang ada semacam individualitas luar biasa pada Soekarno, semacam supra-individualitas yang cenderung mereduksi atau men-zero-sum-kan posisi relasionalnya dengan segenap individualitas di luarnya.

Kemudian di luar itu, apakah sebenarnya yang membuat Hatta, Soekarno, dan Sjahrir beserta para pendiri republik kita umumnya begitu kukuh dalam hal integritas menyantuni nasion, pluralitas, dan sekaligus membuat mereka relatif bersih dari hawa nafsu untuk memperkaya diri dan keluarga? Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mochtar Pabottinggi (Bung Hatta di Tengah Krisis Multidimensi Orde Baru, Kompas, 9 Agustus 2002) jawabannya tak lain dari kenyataan bahwa mereka semua bertumbuh menjadi dewasa di masa ketika sedang berlangsungnya "pencerahan" dalam politik kolonial Hindia Belanda. Diakui atau tidak, mereka adalah anak-anak dari ereschuld dan etische politiek.

Ofensif politik pencerahan itulah yang membuat mereka semua memperoleh pendidikan yang istimewa sehingga mentransformasikan mereka sebagai generasi pertama yang giat membaca dan menyingkap keadaan bangsanya sendiri maupun keadaan mancanegara serta menyatu atau bergumul dengan gagasan-gagasan yang maju dan universal. Mereka pastilah menyerap prinsip kehormatan dan etika itu melalui guru-guru liberal mereka dari Belanda, langsung maupun tak langsung. Itulah yang membuat mereka senantiasa berpihak pada bangsa sendiri dan menyantuni rakyat.

Perjalinan antara yang ideologis politis dan yang etis-terhormat ini tampaknya menjadi aksiomatis terutama jika Angkatan '28 kita bandingkan dengan Angkatan '45, khususnya para penguasa Orde Baru yang boleh dikata masih terus berkiprah hingga saat ini di ketiga cabang pemerintahan kita. Pada yang akhir ini, kepapaan ideologis politis, kemalasan membaca dan dari situ kepandiran referensi tentang riwayat dan pikiran para pejuang besar telah membuat mereka menjadi orang-orang yang paling miskin dalam hal etika dan kehormatan.

Political positioning mereka sama sekali tidak diterangi oleh intellectual positioning. Maka, jadilah para penguasa Orde Baru yang bisa memanjang hingga ke Kepresidenan saat ini orang-orang yang paling miskin integritas politik, paling tak peka membedakan ranah privat dari ranah publik, dan karena itu paling tak bermalu melahap uang rakyat (termasuk dana untuk yatim-piatu dan orang-orang telantar) seperti dalam pelbagai kasus yang melibatkan Soeharto sekeluarga-sekroni dan/atau yang misalnya "terbongkar" dalam kasus Buloggate II.


Bertumpuknya dua hal terburuk dalam sejarah politik umat manusia pada rezim Soeharto tak lain adalah lantaran para penguasa rezim ini tidak memiliki komitmen ideologis sama sekali. Jika Angkatan '28 tertolong sedikit oleh ideologi-ideologi nasionalisme, sosialisme, dan komunisme, yang membuat mereka sedikit banyaknya memiliki integritas kerakyatan, Angkatan '45 dalam versi Orde Baru sama sekali tidak tertolong.


Suatu pelajaran politik dapat ditarik. Pelajaran ini terdiri atas beberapa butir yang saling berjalin. Pertama, pemahaman para pendiri republik kita tentang demokrasi, terutama pada Soekarno sendiri, sangat miskin. Ini banyak bersumber dari sikap apriorinya sedari awal, yang lantas abai membaca prinsip-prinsip, teknik-teknik, dan kebajikan-kebajikan demokrasi. Memang ada tuntutan bahwa mereka perlu mengembangkan sistem demokrasinya sendiri, tetapi karena pemahaman awalnya sudah keliru, mereka pun tak mampu dan/atau tak berhasil menemukannya.


Kita juga tahu bahwa nasionlah yang hendak ia bela baik ketika ia menganjurkan-seiring dengan Hatta-niscayanya "demokrasi ekonomi," maupun ketika ia menafikan niscayanya keabsahan prosedural dalam demokrasi dengan mengangkat para anggota DPR GR dan MPRS tanpa pemilihan umum di awal Demokrasi Terpimpin. Akibatnya, alih-alih membina nasion dan melakukan pemerataan sumber daya ekonomi, ia justru membuka pintu lebar-lebar bagi rezim berikutnya untuk menginjak-injak nasion dan melancarkan multiplikasi kesenjangan antarsektor ekonomi dalam masyarakat Indonesia secara yang sulit dicari tandingannya di dunia. Kita dapat berkata bahwa krisis politik yang terus mendera bangsa kita sedari penyerahan kedaulatan di akhir 1949 hingga di pengujung Rezim Soeharto sudah memiliki alur logisnya.


Adalah hal yang sangat mengerikan jika landasan berpikir yang salah kaprah sejak awal, dan alur logis dari tindakan selanjutnya yang kacau balau itu diterapkan dalam usaha mengelola dan menangani masalah dalam berbagai aspek yang kompleks dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta bermasyarakat. Karena akan membuat kesengsaraan dan penderitaan masyarakat menjadi lestari dan abadi : tak tertuntaskan, dan tak terentaskan, sepanjang riwayat negara Indonesia. Dan mempertegas antusiasme terhadap budaya dan nalar kematian, daripada antusiasme terhadap budaya dan nalar yang bersemangat kehidupan dalam peradaban bangsa. Dalam segala aspek kehidupan : pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ekonomi, politik. Kiranya pun lebih dekat dengan semangat premanisme, yaitu : berhasil sukses di atas dasar mengutamakan kepentingan diri; serta tampak gagah di atas pelecehan kepentingan orang lain dan di atas kesengsaraan masyarakat. Namun kegagahan yang ditampilkan lebih sering untuk menutupi borok kebobrokan mental dan jiwa di dalamnya. Hal itu dikarenakan tidak bisa mengendalikan dan memperhalus watak naluri manusia purbanya yang haus kenikmatan dunia dalam segala variannya.Hanya mau cepat lihat hasil, tanpa mau lihat proses, yang seringkali menghalalkan cara-cara haram. Memperoleh hasil besar dan bagus secara instan tapi selanjutnya mencelakakan. Kita memang benci penjajahan bangsa lain terhadap bangsa kita, namun ironisnya kita sering tidak sadar bahwa sebenarnya kita menjadi murid ranking satu bangsa penjajah itu, dengan menjadi penjajah atas bangsa kita sendiri!


Contoh lain yang masih berkorelasi dengan landasan berpikir yang salah kaprah adalah ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi suara para praktisi dan ahli pendidikan yang mengkritik kebijakannya mengenai ujian nasional (UN) sebagai penentu kelulusan. Jusuf Kalla mengilustrasikan dunia pendidikan tak ubahnya seperti produk pakaian jadi. Sebagai konsumen, ia tidak peduli bagaimana proses pembuatan pakaian itu, karena yang penting adalah setelah jadi baju tersebut bagus atau jelek. Paralel dengan perumpamaan tersebut, dalam kaitan dengan kebijakan UN sebagai penentu kelulusan, terkesan kuat betapa pemerintah ingin segera memanen hasil yang bagus. Kuat pula kecenderungan, pemerintah menafikan kenyataan bahwa hasil itu tidak berkorelasi dengan kerja keras seperti yang diinginkan. Fenomena besar yang terjadi justru lebih banyak diperoleh dengan cara-cara yang jauh dari prinsip- prinsip dasar pendidikan yang baik. Pendidikan sebagai suatu proses diabaikan, pengembangan kepribadian ditinggalkan, yang terjadi adalah bagaimana agar peserta didik bisa lolos dari hadangan UN.Lembaga bimbingan belajar (baca: bimbingan tes) pun menjamur, bahkan pada banyak sekolah sudah masuk ruang kelas. Pada tahun terakhir menjelang pelaksanaan UN, apa yang disebut belajar lebih banyak berbentuk latihan mengerjakan soal-soal yang diprediksi akan muncul dalam UN. Lebih menyedihkan lagi, mata pelajaran lain yang tidak diujikan secara nasional tidak lagi dianggap penting.Ketika ujian berlangsung, kasak-kusuk terekam di mana-mana. Guru memberi kunci jawaban kini sudah jadi berita basi di media massa. Kecurangan menjadi hal yang biasa, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh kalangan birokrat pendidikan (Kompas, 13 Desember 2006).


Masih berkisar dengan pola pikir yang kacau adalah ketika Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa pendirian pabrik atau industri di tanah pertanian atau sawah yang subur dan produktif itu tidak apa-apa, adalah hal yang baik, karena satu hektar sawah hanya dikerjakan oleh empat orang, namun jika didirikan pabrik akan menyerap 2000 tenaga kerja (Liputan 6 SCTV). Hal itu disampaikannya dalam menyikapi makin sempitnya lahan pertanian subur yang beralih fungsi secara membabi buta untuk industri, perdagangan dan pemukiman. Ini menunjukkan secara gamblang masih tidak pedulinya pemerintah dan Wapres pada masalah produksi pertanian, dimana kita masih selalu mengimpor beras, kedelai, gula, daging sapi dan beberapa komoditas lainnya. Menunjukkan bahwa pemerintah hanya mementingkan keuntungan sesaat (maklum, Jusuf Kalla punya industri besar), namun tidak berkelanjutan, karena luasnya lahan pertanian berbanding lurus dengan ketersediaan pangan selanjutnya. Memangnya rakyat (manusia) disuruh makan hasil industri seperti tekstil, plastik ataupun logam? Sekali lagi ada logika yang hilang di sini. Pernyataan itu juga menunjukkan dangkalnya pengetahuan Wapres tentang kemiskinan, tata ruang dan tata kelola lingkungan hidup. Sepertinya dia tidak punya pikiran untuk membangun kawasan industri di luar Jawa, sehingga laju pembangunan menjadi rata di seluruh Indonesia. Dia juga tidak punya pikiran bahwa membangun kawasan industri di pulau Jawa yang mencaplok lahan pertanian, kemudian diimbangi dengan memperluas lahan pertanian di luar Jawa, untuk mengganti lahan pertanian yang hilang. Mungkin dia tidak tahu pula, bahwa Amerika Serikat menjadi negara maju dalam pembangunan industrinya, karena telah memperkuat dasar pertaniannya terlebih dulu, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasionalnya. Bahkan bisa mengekspor beberapa komoditasnya, termasuk mengekspor kedelai dan gandum ke Indonesia !


Contoh yang lain lagi tentang landasan berpikir yang kacau adalah ketika Presiden SBY mengatakan bahwa kasus Soeharto diendapkan terlebih dahulu untuk menghindari perpecahan bangsa, sampai kondisi memungkinkan untuk membuka kembali kasus itu (Seputar Indonesia RCTI, 21 Mei 2007). Ternyata Presiden kita masih setengah hati dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang memilihnya. Dia ternyata tidak berpihak pada rakyat yang jauh lebih besar jumlahnya, sangat penting. mendasar, dan berkelanjutan, namun malah berpihak pada tirani beserta kroninya yang kecil jumlahnya yang telah menghancurkan negara selama 32 tahun. “Perpecahan bangsa” yang bagaimana dan yang mana yang dia takutkan kalau dia membuka kasus itu ? Kalau dia tidak membuka kasus ini segera, maka keamanan dan ketenangan yang tercipta selama ini menjadi semu, hambar dan kehilangan makna, karena sekaranglah kesempatan untuk membuka segala kedok kejahatan masa lalu, dan mengambil kembali uang milik rakyat dari tangan perampok-perampok yang otoriter itu. Tentu kita tidak lupa, bahwa setiap orang itu sejajar di mata hukum. Suara rakyat dalam pemilu yang telah memilihnya sepertinya belum juga membuat Presiden SBY percaya diri dan yakin untuk melakukannya. Dan ketaatannya beribadah juga masih membuatnya ragu pada Gusti Allah sehingga tidak berani mengambil tanggung jawab untuk membuka kasus Suharto. Saya tidak tahu seberat apa dosanya jika dia terus meremehkan suara rakyat dan meragukan hidayah Allah. Namun yang jelas, kemiskinan dan kesengsaraan rakyat yang berkelanjutanlah yang menjadi hasil tuaiannya.


Demikian kiranya tanggapan dari saya sebagai anak muda yang awam, sebagai bentuk keprihatinan atas kekacauan pola pikir yang melahirkan sistem ekonomi yang kacau dan ternyata tidak berpihak pada rakyat, namun sebaliknya, malah menyengsarakan rakyat. Tentulah tulisan ini penuh keterbatasan, akibat keterbatasan pengetahuan dan pemahaman saya sebagai manusia yang masih muda usia dan pengalaman. (disusun oleh Susetyo Basuki, Juni 2007, jika ingin mendownload ataupun mengutip isi tulisan ini, harap memberitahu penulis melalui bazoucka@gmail.com. Terima kasih)




SAVE OUR HERITAGE
















































Lindungi Kekayaan BUDAYA NUSANTARA

KENALI DIRIMU DENGAN MENGENAL BANGSAMU !!


  1. KAIN IKAT KEPULAUAN LETI, MALUKU TENGGARA
  2. KAIN IKAT MINAHASA, SULAWESI UTARA
  3. KAIN IKAT BATAK KARO, SUMATRA UTARA
  4. KAIN IKAT BATAK TOBA, SUMATRA UTARA

Pertahanan Laut

gambar peta / foto satelit yang menunjukkan kedekatan posisi wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga.

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)



MEMBUMIKAN PENGETAHUAN KEMARITIMAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN LAUT



I. PERTAHANAN LAUT

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 buah pulau, dengan luas daratan 1.860.359 km persegi, dengan luas wilayah kedaulatan perairan laut seluas 3,1 juta km persegi, ditambah luas perairan yang termasuk Zona Ekonomi Ekslusif seluas 2,7 juta km persegi. Sebagian penduduknya bergantung pada hasil laut, serta sebagian lagi tinggal di wilayah pesisir yang aktivitasnya berhubungan dengan laut, misalnya dalam melakukan aktivitas perdagangan, transportasi dan pariwisata.

Dengan dilandasi kondisi itulah, maka para pendahulu kita, merumuskan dan mengajukan Deklarasi Juanda tahun 1957, supaya dunia mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat sipil sebagai warga negara Indonesia pun wajib mempertahankan negara. Setiap orang adalah wakil dari bangsanya yang wajib dan berhak untuk mengetahui posisinya terhadap bangsa dan negaranya dalam segala aspeknya, yang bertanggungjawab untuk melakukan peran aktif dan usaha terpuji bagi pertahanan bangsa dan negaranya. Dengan meningkatkan wawasan kemaritiman kepada masyarakat Indonesia, akan semakin melengkapi kearifan lokal yang sudah melekat pada pandangan budaya mereka terhadap laut. Juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bekal pengetahuan wawasan kemaritiman tersebut.

Indonesia, dengan lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa laut., dengan ribuan pulau, dengan bentang dari timur ke barat sepanjang lebih dari 5000 kilometer, dan dengan bentang dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 2500 kilometer, sungguh membutuhkan daya usaha yang luar biasa besar untuk menjaga dan mempertahankannya. Di sinilah diperlukan partisiasi, aspirasi, dan inisiatif masyarakat untuk turut serta mendukung upaya pertahanan negara.

Hal itu dapat dilakukan dengan sinergi yang kuat dan mesra antara TNI AL sebagai kekuatan utama pertahanan negara, dengan masyarakat sebagai dasar dan tujuan, serta sebagai pemangku kepentingan pertahanan negara dalam matra laut.

Untuk itu diperlukan upaya untuk membumikan pengetahuan yang mencakup wawasan kemaritiman NKRI. Nantinya pengetahuan kemaritiman yang relevan dengan kepentingan hajat hidup masyarakat, dapat disebarkan dengan leluasa, dan menjadi bagian dari budaya masyarakat di era abad ke-21 yang semakin mengglobal ini.

Dengan latar belakang pemikiran di atas, tulisan ini akan mencoba mengungkapkan materi pengetahuan maritim apa saja yang mendasar, sehingga dapat relevan dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Maksud dari membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat ini adalah untuk membangun sinergi yang mantap dan harmonis antara TNI AL sebagai kekuatan utama pertahanan negara di laut, dengan rakyat sebagai pendukung dan pemangku kepentingan utama terhadap perairan laut.

Manfaat yang dapat dirasakan bersama adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat, yang kemudian membuka kesadaran bahwa pertahanan bangsa dan negara membutuhkan peran aktif masyarakat. Sehingga mengubah pandangan masyarakat yang menganggap pertahanan negara hanya wajib dilakukan oleh aparat negara. Sehingga muncul pemahaman bahwa pertahanan dan ketahanan bangsa dan negara adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, yang berkembang dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari yang dinamis, tanpa harus mengorbankan hajat hidup dan mata pencaharian masyarakat.

Bahkan juga membuka kesadaran masyarakat, bahwa pertahanan negara yang kuat dan dilakukan dengan sinergis berkait erat dengan usaha pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi. Aktivitas itu mencakup aktivitas perikanan, transportasi, perdagangan, dan pertambangan. Aktivitas itu juga tak terpisahkan dengan usaha pendidikan kelautan dan pelestarian lingkungan hidup perairan laut, serta berbagai perikehidupan lain yang berbasis kelautan.

Tulisan ini akan diuraikan ke dalam beberapa bagian. Pertama adalah permasalahan bangsa yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga negara tentang lingkungan sekitar, terutama lingkungan kelautan sebagai bagian terbesar wilayah negara Indonesia. Kedua adalah pengetahuan tentang landasan formal usaha pertahanan negara yang wajib dan berhak untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas. Ketiga adalah pengetahuan terapan dalam bidang kemaritiman yang dapat diketahui dan diterapkan oleh masyarakat luas. Keempat adalah strategi usaha untuk membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat.


II. PERMASALAHAN BANGSA YANG TIMBUL AKIBAT KURANGNYA PENGETAHUAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG KEMARITIMAN

Kerusakan lingkungan laut, yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat terkait terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Juga akibat pemanasan global yang menaikkan suhu dan menaikkan permukaan air laut. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi wilayah kepulauan yang kecil, seperti kepulauan Seribu dan kepulauan Riau. Dengan alasan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pasir laut di perairan sekitar pulau, juga pasir dan bahan material lain yang terkandung di daratan pulau-pulau kecil itu dikeruk habis-habisan tanpa kendali.

Pasir dari kepulauan Seribu dijual untuk mereklamasi pantai Jakarta, sedangkan dari kepulauan Riau dijual ke Singapura. Maka tak heran, peta Singapura berubah total karena daratan pulau Singapura makin luas wilayahnya. Perekonomiannya pun makin maju karena mendapat keuntungan ribuan kali lipat dari pariwisata, perdagangan dan bisnis konstruksi yang dilakukan di daratan baru, dibandingkan ongkos pembelian pasir laut dari Indonesia. Sedangkan kita makin merana, menyaksikan satu demi atu pulau kita gundul, tergerus ombak dan akhirnya tenggelam. Padahal dengan melestarikan alam, juga akan mendapatkan PAD yang tak kunjung habis dari potensi pariwisata alam (hutan pulau, resort wisata yang dapat dibangun di pulau yang lestari alamnya, dan taman laut bawah air), air bersih, dan hasil perikanan, secara berkesinambungan untuk jangka waktu tak terbatas sampai ke anak cucu kita di masa depan.

Kalau alam sudah rusak, kita akan kehilangan segalanya. Bahkan yang tak terpikirkan sebelumnya, yaitu berubahnya batas wilayah kita dengan negeri tetangga. Contohnya adalah pulau Nipah sebagai pulau terluar yang menjadi patokan batas wilayah RI dengan Singapura. Pulau Nipah yang dikeruk pasir lautnya kini tengah menunggu tenggelam. Kalau sudah tenggelam, maka patok batas wilayah negara kita akan mundur dan dapat berpotensi menguntungkan Singapura jutaan kali lipat, karena dengan mundurnya patokan batas wilayah RI, maka wilayah laut Singapura akan makin luas. Setelah berhasil mendapatkan pasir laut yang dijual oleh oknum-oknum masyarakat dan aparat terkait negeri kita.

Dengan rusaknya lingkungan laut, menyebabkan nelayan menjadi semakin sulit mendapat tangkapan ikan di wilayah sekitar mereka. Maka wilayah jangkauan penangkapan ikan yang mereka lakukan semakin jauh dari garis pantai tempat mereka bersandar. Dan tanpa pengetahuan dan dukungan sarana navigasi dan komunikasi yang memadai, banyak diantara mereka yang tak sadar melanggar wilayah kedaulatan laut negara tetangga. Yang baru-baru ini terjadi adalah ditangkapnya nelayan Indonesia di lepas pantai Darwin, Australia pada September 2007. Serta akhir November 2007, dimana sekitar 200 orang nelayan Indonesia telah ditangkap kapal Patroli Australia .

Kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap wawasan kemaritiman juga menjadi sangat tidak menguntungkan saat terjadi bencana yang berasal dari laut. Hal ini melemahkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan tidak adanya usaha mitigasi bencana yang terpadu dan terpola, serta sumber informasi dan pendidikan yang kompeten. Sebagai contoh adalah bencana dahsyat gempa bumi dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Sesaat setelah gempa, air laut menjadi surut secara ekstrim, sehingga daratan menjadi bertambah lebar beberapa ratus meter. Saat masyarakat sedang asyik mencari ikan di laut yang surut itu, datanglah gelombang tsunami setinggi pohon kelapa yang menewaskan ratusan ribu orang dalam sekejab. Hal ini juga terjadi di sedikitnya delapan negara Asia, dan tiga negara Afrika.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan kemaritiman juga menyebabkan pemerintah di masa lalu kurang berorientasi ke laut. Sehingga kurang menghargai dan menghormati hak, dan martabat masyarakat yang hampir seluruh perikehidupannya berhubungan dengan laut. Seperti kebijakan pemerintah di masa lalu yang melarang manusia perahu di Kepulauan Riau untuk melanjutkan kehidupannya di atas laut, karena menganggap kehidupan manusia di atas laut tidaklah beradab. Namun setelah mereka dimukimkan di daratan, justru malah menjadi semakin miskin, karena mereka tidak mengenal cara bercocok tanam dan beternak.

III. PENGETAHUAN TENTANG LANDASAN FORMAL USAHA PERTAHANAN NEGARA

Masyarakat perlu disebarkan pengetahuan dasar tentang landasan formal dalam bidang pertahanan negara. Hal ini menjadi pegangan wajib, dan menjadi nafas keseharian setiap warga negara Indonesia.

A. UUD 1945

Pasal 27 ayat 3 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 30 ayat 1 : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat 2 : Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Pasal 30 Ayat 3 : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

B. Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Wawasan Nusantara berfungsi memberikan pedoman dan dorongan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-citanya, yaitu negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Serta dalam usaha meraih tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

C. Ketahanan Nasional

Konsepsi dasar ketahanan nasional adalah astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata.

Astagatra meliputi kehidupan Trigatra Alamiah (terdiri dari geografi [wilayah], sumber kekayaan alam dan kependudukan) dan Pancagatra Sosial (terdiri atas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan)

Ketahanan nasional pada hakikatnya sangat tergantung pada kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan Trigatra Alamiah untuk meningkatkan Ketahanan pada Pancagatra.

D. Geopolitik Indonesia

Geopolitik adalah pengetahuan tentang keadaan, pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis dari suatu negara (Presiden Soekarno, 20 Mei 1965).

Pengetahuan ini sedemikian besar artinya bagi pembangunan negara dan bangsa Indonesia, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap insan Indonesia wajib mengenal dan memahami benar geopolitik Indonesia dengan berpedoman kepada Pancasila. Tidak ada tugas pembangunan, baik mental maupun fisik yang dapat selesai dengan sukses bilamana tidak mempelajari terlebih dahulu dan benar-benar memahami geopilitik Indonesia. Demikian pula pentingnya arti geopolitik bagi pembangunan pertahanan dan keamanan, serta pemeliharaan ketahanan negara.

Karakteristik Geopolitik Indonesia berkisar pada :

1) Kepetaan, yang meliputi geografi, geologi dan demografi;

2) Hubungan-hubungan, yang meliputi tempat dan klimatologi;

3) Politik, dalam pengertian spirasi, pendekatan-pendekatan dan perkiraan kondisi.

E. Deklarasi Djuanda dan Deklarasi Susulannya tentang Wilayah Kedaulatan NKRI

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zee├źn en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan jaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km². Dengan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar, terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut[1].

Setelah melalui perjuangan yang penjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.


F. WAWASAN BAHARI INDONESIA

Wilayah NKRI adalah anugerah Tuhan, berupa suatu kepulauan dan lautan sebagai dwitunggal yang tak dapat dipisahkan, suatu keseluruhan yang terletak di antara dua samudera dan dua benua.

Laut bagi bangsa Indonesia adalah sumber kemakmuran, alat pemersatu negara dan bangsa. Dengan demikian negara dan bangsa beserta kemuliaan hidupnya langsung dipengaruhi, tergantung dan ditentukan oleh kesadaran serta kebijaksanaannya terhadap penggunaan lautan, dalam rangka integrasi tanah, air dan angkasa di atasnya. Tegasnya, lautan adalah nafas bangsa indonesia.

Kita, satu persatu, seorang demi seorang, harus mengetahui bahwa Indonesia tidak bisa menjadi kuat sentosa, sejahtera, jika tidak menguasai samudra, jika kita tidak kembali menjadi bangsa bahari. Suatu bangsa bisa menjadi besar jika kepribadiannya disesuaikan dengan alam sekitarnya. Alam Indonesia sebagian besar adalah laut, maka kehidupan bangsa Indonesia tergantung pada sikapnya terhadap masalah-masalah bahari.

IV. PENGETAHUAN KEMARITIMAN YANG DAPAT DIKETAHUI DAN DITERAPKAN OLEH MASYARAKAT


A. Peta Wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia



B. Rezim Laut Indonesia

Dengan berlakunya UNCLOS 1982, maka rezim wilayah laut Indonesia terdiri dari (a) Laut Teritorial (Laut Wilayah), (b) Perairan Kepulauan (Nusantara), (c) Perairan Pedalaman, (d) Zona Tambahan, (e) Zona Ekonomi Eksklusif, dan (f) Landas Kontinen.

1) Laut Teritorial (Territorial Sea)

Laut Teritorial adalah bagian laut selebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut. Garis dasar kepulauan adalah garis yang menghubungi titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, dengan catatan bahwa dalam garis dasar tersebut sudah termasuk pulau-pulau utama di mana rasio antara daerah air dan daerah daratan, termasuk atoll, adalah antara 1 : 1 atau 9 : 1. (Pasal 47, ayat 1 UNCLOS 1982). Panjang garis dasar tersebut tidak melebihi 100 mil laut, kecuali sampai 3% dari jumlah garis dasar yang menutup kepulauan boleh melebihi panjang tersebut sampai maksimum 125 mil laut. (Pasal 47, ayat 2 UNCLOS 1982). Dalam wilayah laut teritorial, negara mempunyai kedaulatan penuh, kecuali hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga dan kapal-kapal perang asing (Pasal 17 UNCLOS 1982). Semua kapal-kapal asing yang menikmati lintasan melalui laut teritorial suatu negara wajib mematuhi semua peraturandan undang-undang dari negara terkait dan juga peraturan-peraturan internasional yang terkait dengan pencegahan tabrakan di laut (Pasal 21 UNCLOS 1982).

Dalam wilayah laut teritorial, negara:

a. Memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta segenap sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

b. Membuat peraturan mengenai lintas laut damai yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lalu lintas, perlindungan serta fasilitas navigasi, kabel laut, konservasi sumberdaya alam, pencegahan pelanggaran perikanan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan, dan pencegahan pelanggaran peraturan cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan internasional, kedaulatan atas laut teritorial, tidaklah berarti memonopoli pelayaran bagi negara tersebut dalam memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi (DKP 2000).

2) Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters)

Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan (antara pulaupulau), kadang-kadang disebut juga Perairan Nusantara. Perairan Kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Lihat butir (3). Perairan Kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah.

3) Perairan Pedalaman (Internal Waters)

Yang dimaksud dengan perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan.

4) Zona Tambahan (contiguous zone)

Zona tambahan adalah bagian laut selebar 12 mil laut, ditambah pada laut teritorial, sehingga kalau dihitung dari garis dasar laut teritorial berjarak 24 mil laut. Dalam Zona Tambahan ini negara mempunyai kewenangan tertentu, yang terkait dengan : (Pasal 33 UNCLOS 1982).

a. Pencegahan pelanggaraan keimigrasian, bea cukai, fiskal dan karantina hewan dan tanaman.

b. Menindak pelaku pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas.

5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah bagian laut selebar 200 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial. Zona ini dititipkan kepada semua negara pantai, negara kepulauan dan negara-negara pulau, sebagai warisan umat manusia. Zona ini bukan wilayah kedaulatan dari negara yang secara efektif adalah selebar 188 mil laut, karena yang 12 mil laut adalah laut teritorial dari negara.

Tiap negara yang dititip oleh Konvensi:

a. Mempunyai hak berdaulat (sovereign rights) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan nir-hayati dari perairan di atas dasar laut, dan di dasar laut serta tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis dari Zona, seperti produksi energi dari air laut, arus dan angin.

b. Mempunyai jurisdiksi yang relevan dengan ketentuan Konvensi yang terkait dengan pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur; riset ilmiah kelautan; dan perlindungan dan pencagaran dari lingkungan laut.

c. Hak-hak dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Konvensi.

6) Landas Kontinen (Continental Shelf)

UNCLOS 1982, mengubah secara signifikan kriteria dalam menetapkan batas luar (outer limit), sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Geneva 1958.

Yang dimaksud dengan Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut di luar laut teritorial dan merupakan kelanjutan (prolongation) dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen (the outer edge of the continental margin). Dalam UNCLOS 1982 ada 2 pertimbangan skenario dalam menentukan batas luar landas kontinen:

Skenario pertama: lebar dari zona landas kontinen dibatasi sampai jarak 200 mil laut dari garis dasar di mana batas teritorial diukur. Ini terjadi jika tepi luar landas kontinen tidak melewati jarak tersebut (Pasal 76 UNCLOS). Ini disebut klaim minimum.

Skenario kedua: tepi luar dari landas kontinen melewati 200 mil dari garis dasar di mana batas laut teritorial diukur. Dalam hal ini Negara Pantai dapat menetapkan batas yang lebih besar dari 200 mil, tetapi tidak melebihi 350 mil laut atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 meter. Untuk memenuhi skenario kedua ini hendaknya diperhatikan ketentuan Konvensi Pasal 76, ayat 4 sampai dengan 10.

C. Kondisi Wilayah Laut dan Pulau – Pulau Terluar Indonesia yang Berbatasan dengan Wilayah Negara Tetangga

Banyaknya kasus pelanggaran wilayah oleh para nelayan Indonesia adalah indikasi kurangnya pengetahuan geografis masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal, dan wilayah negara yang mereka diami.

Banyak masyarakat kita, terutama yang tinggal di wilayah yang berbatasan lain dengan negara lain yang tidak mengetahui batas wilayah kedaulatan negara Indonesia. Pada jarak tertentu sekian mil laut dari pelabuhan tempat mereka bersandar, adalah laut yang sudah menjadi kedaulatan negara lain.

Contoh pengetahuan kemaritiman, khusunya ilmu bumi (geografi) yang kurang dipahami masyarakat setempat, adalah sebagai berikut :

1) Masyarakat di di sebelah utara Sumatra, khususnya di Aceh, tidak banyak yang mengetahui bahwa laut lepas pantai mereka berhadapan langsung dengan tiga negara sekaligus, yaitu India, Thailand, dan Malaysia.

Masyarakat Sabang dan Banda Aceh dapat sampai di kepulauan Nicobar yang merupakan wilayah India di Laut Andaman, hanya dengan melakukan perjalanan kurang dari 100 mil ke arah barat laut. Jarak ini kurang lebih sama dengan jarak Sibolga ke Nias.

Masyarakat Lhokseumawe dapat dengan mudah pergi ke tampat wisata Thailand yaitu Phuket, hanya dengan berlayar kurang dari 200 mil ke arah timur laut. Jarak ini kurang lebih setara dengan jarak antara Jakarta ke Bangka.

2) Masyarakat di Sumatra Utara, Riau, dan Kepulauan Riau, sudah lebih mengakrabi negara yang berhadapan langsung dengan mereka, yaitu Malaysia dan Singapura yang dipisahkan Selat Malaka. Ini dikarenakan mereka mempunyai kesamaan akar budaya yang sama, yaitu budaya Melayu.

Jarak terdekat antara Sumatra dengan Malaysia adalah Pulau Rupat dan Bengkalis, yang berhadapan langsung dengan Malaka, yang berjarak sekitar 50 mil. Dan Pulau Batam dengan Singapura yang hanya berjarak sekitar 5 mil.

Namun, walaupun jarak antara Sumatra dengan negara tetangga itu sangat dekat, jarang terdengar berita nelayan Indonesia yang tertangkap karena melanggar batas wilayah. Dikarenakan, masyarakat di wilayah ini telah mendapat cukup informasi memadai tentang peraturan batas wilayah dan keimigrasian.

Juga karena pengamanan oleh aparat terkait untuk mengamankan urat nadi perdagangan dunia di Selat Malaka. Kasus yang sering terjadi adalah perompakan dan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia melalui jaur laut.

Hubungan transportasi antara wilayah Sumatra dengan Malaysia dan Singapura cukup lancar dan memadai. Baik melalui jalur laut mapun udara. Contohnya transportasi dari Medan ke Penang, Malaysia, yang berjarak kurang lebih 200 mil. Serta dari Singapura ke Batam dan Tanjung Pinang di Pulau Bintan.

3) Masyarakat di Kepulauan Natuna dan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, kurang mendapat sosialisasi bahwa wilayah laut mereka diapit oleh dua negara. Perairan Malaysia mengapit wilayah itu di sebelah barat dan timur, sedangkan perairan Vietnam, berbatasan di sebelah utara.

Karena letaknya yang terpencil dari keramaian hubungan dengan wilayah yang lain, maka nelayan di wilayah ini sangat beresiko melanggar batas wilayah negara lain. Karena perjalanan dari kepulauan Natuna ke ibukota provinsi di Tanjung Pinang harus menempuh jarak 300 mil. Atau kurang lebih sama dengan jarak dari Surabaya ke Banjarmasin. Jarak ini lebih jauh daripada jarak dari Natuna menuju Kuching di Serawak, Malaysia yaitu sekitar 200 mil.

4) Masyarakat Pulau Miangas dan Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara, telah cukup memahami bahwa wilayah laut mereka berbatasan langsung dengan perairan Mindanao, Philipina. Jarak Pulau Miangas dengan bagian Pulau Mindanao yang paling selatan hanya sekitar 50 mil ke arah barat. Sedangkan aktivitas perdagangan dan pelayaran ke arah kota Davao, Mndanao hanya berjarak sekitar 100 mil ke arah utara. Jarak yang sama menuju kota Tahuna di Sangihe. Sedangkan untuk menuju Manado, sebagai ibukota provinsi harus menempuh kurang lebih 300 mil ke selatan.

Masyarakat di sini sudah cukup memahami berbagai peraturan formal negara tentang batas wilayah dan peraturan keimigrasian. Aktivitas pelayaran dan perdagangan antara kedua wilayah ini cukup ramai, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Dan mereka cukup sadar hukum, sehingga jarang terjadi pelanggaran batas negara tanpa ijin. Ditambah pengamanan yang cukup dari aparat terkait.

5) Masyarakat di Morotai dan Halmahera di Provinsi Maluku Utara, serta Raja Ampat dan Sorong di Irian Jaya Barat, belum cukup banyak yang mengetahui bahwa lepas pantai timur laut mereka berbatasan dengan negara Palau. Palau adalah sebuah negara di bawah protektorat Amerika Serikat.

Jarak dari keempat wilayah itu kurang lebih 200 mil dengan wilayah Palau yang terdekat dengan Indonesia.

6) Masyarakat di Merauke, Papua; masyarakat Kepulauan Aru, Tanimbar dan Wetar di Provinsi Maluku, serta masyarakat Kupang dan Rote di Nusa Tenggara Timur, umumnya sudah mengetahui bahwa wilayah laut mereka berbatasan dengan wilayah Papua New Guinea (PNG), Australia, dan Timor Leste. Secara tradisional, wilayah perairan laut Arafura dan laut Timor adalah daerah penjelajahan mereka mencari tangkapan ikan. Namun banyak yang tidak tahu persis di mana letak batas wilayah perairan yang menjadi kedaulatan negara tetangga.

Maka sering terjadi kasus penangkapan nelayan oleh pihak keamanan negara tetangga, terutama di wilayah Australia. Banyak yang tertangkap di perairan semenanjung York, perairan lepas pantai Darwin, dan Pulau Ashmore, yang lebih dikenal nelayan Indonesia dengan nama Pulau Pasir. Pulau Pasir hanya berjarak kurang dari 100 mil lepas pantai Pulau Rote ke arah selatan. Sedangkan daratan Australia yang paling utara hanya berjarak sekitar 200 mil ke arah selatan Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Untuk wilayah Timor Leste, masyarakat di Timor Barat, Alor dan Wetar, secara tradisional punya hubungan dekat dengan negara bekas provinsi Indonesia itu. Apalagi pernah menjadi satu negara dalam kurun waktu 23 tahun. Sehingga mereka cukup sadar posisi batas wilayah antara kedua negara, dan sadar hukum dengan menaati peraturan keimigrasian.

7) Nelayan di selatan Pulau Jawa juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada Pulau Chrismas yang menjadi milik Australia yang hanya berjarak sekitar 200 mil lepas pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, ke arah selatan. Sehingga November 2007 cukup banyak nelayan yang tertangkap pihak keamanan Australia ketika sedang mencari ikan ke wilayah itu.

Wilayah pulau-pulau terluar Indonesia dan kedekatannya dengan wilayah negara tetangga secara umum dapat dijelaskan pada peta yang tertera pada lampiran yang disertakan.

V. STRATEGI USAHA UNTUK MEMBUMIKAN PENGETAHUAN KEMARITIMAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk berusaha membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat diperlukan strategi supaya dapat diterima dan menjadi budaya baru masyarakat Indonesia. Minimal menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan, dengan laut menjadi bagian terbesar dan menjadi pemersatu dan penghubung pulau-pulau di dalamnya. Sehingga timbul kecintaan dan rasa memiliki yang kuat tehadap negerinya.

Secara garis besar strategi usaha membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat, dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu secara formal dan informal.

A. Secara Formal

Strategi usaha membumikan pengetahuan kepada dapat dilakukan secara formal dengan memasukkan materi kemaritiman yang terpadu dalam muatan pelajaran sekolah dasar sampai menengah atas. Dapat diintegrasikan melalui pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar. Serta memalui pelajaran geografi dan fisika pada jenjang pendidikan menengah.

Selain melalui jalur pendidikan formal, juga dapat dilakukan melalui forum-forum formal, seperti penyuluhan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Terutama wilayahnya memiliki pantai, pelabuhan niaga dan masyarakat nelayan. Serta wilayah yang terdiri dari kepulauan, di mana hubungan transportasinya banyak dilakukan melalui laut.

B. Secara Informal

Strategi usaha membumikan pengetahuan kepada dapat dilakukan secara informal dengan berbagai cara dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh aparat keamanan terkait, dalam hal ini TNI AL, juga oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, perusahaan yang terkait dengan kelautan, ataupun berbagai elemen masyarakat yang peduli.

Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai media yang relevan dan kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta dapat dengan mudah diterima oleh kalangan masyarakat yang pengetahuan dan jalan pikirannya paling sederhana sekalipun. Media itu antara lain melalui buku, poster, tayangan audiovisual, iklan layanan masyarakat, kampanye, sayembara atau lomba, dan pameran. Bahkan bisa dilakukan dengan mengajak anak-anak sekolah mengikuti pelayaran dengan kapal perang seperti yang dilakukan oleh TNI AL setiap tahunnya.

Cara-cara di atas tentunya terintegrasi dengan usaha penyediaan sarana yang memadai bagi pelayaran laut, terutama bagi nelayan skala kecil yang paling beresiko melanggar batas wilayah negara lain. Misalnya peralatan navigasi dan peta. Hal ini untuk memperkuat pengetahuan tradisional mereka tentang navigasi aut yang berpijak pada kearifan lokal setempat.

Upaya membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat seyogyanya dilakuan alam bingkai manajemen pengetahuan yang terpadu dan terarah. Sehingga upaya yang dilakukan dapat memperoleh tujuan dan manfaat secara efektif dan efisien.

Manajemen pengetahuan yang terpadu dan terarah berhubungan dengan kepentingan pembelajaran (learning), menghubungkan (linking) atau melakukan pembagian (sharing) informasi, menggunakan kembali dan mengadaptasi pengetahuan yang aktual (leveraging) serta kepemimpinan (leading).

Keuntungan sistem manajemen pengetahuan ini antara lain mengeliminasi hal-hal yang tidak berguna (eliminated wastes), mengurangi biaya (reduced costs), dan meningkatkan respons pengguna (increase customer response). Semua prosedur, kewenangan, mekanisme, harus disusun, dibakukan, dilakukan dan dikontrol serta ditindaklanjuti dengan perbaikan. Untuk mengawal sistem tersebut pada dasarnya ada tiga komponen utama yakni manusia (people), ranah tugas pokok dan tanggung jawab, serta dukungan teknologi informasi (IT).

Seperti dikatakan oleh John Naisbit bahwa sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, namun informasi di tangan banyak orang.

Sedangkan pengetahuan itu sendiri secara garis besar dapat diperoleh dari beberapa cara dan sumber, antara lain berasal dari pengetahuan tentang kondisi yang telah terberi, keadaan teraktual, dinamika perkembangan zaman, sejarah, perkembangan teknologi, dan pengalaman lapangan.

Proses untuk memperoleh pengetahuan itu ada beberapa tahap, yaitu tahap pengenalan atau identifikasi informasi, pengolahan, intrepretasi yang positif dan bertanggung jawab dari suatu informasi dan pengetahuan yang diketengahkan. Kemudian penyebarannya (kampanye, iklan, sayembara, dll), serta penyimpanan (dokumentasi). Kreativitas dan penemuan sangat penting dalam setiap tahap proses ini.

Dalam hal pengetahuan kemaritiman ini, proses itu dapat dilakukan baik oleh intern TNI AL maupun oleh masyarakat penyebarannya. Serta merangsang intern TNI AL dan masyarakat untuk memperoleh informasi, menggali pengetahuan, bahkan memproduksi pengetahuan baru bagi peningkatan kualitas pertahanan di matra maritim.

Dengan demikian, dalam proses menyebarkan pengetahuan kemaritiman ini, dapat diperoleh manfaat susulannya, yaitu membangun sosial capital dan working capital. Membuka diri seluasnya bagi pendapat, saran dan kritik yang membangun, antara TNI AL dengan masyarakat umum. Pengetahuan adalah milik publik juga. Jadi paradigma membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat dimunculkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Karena pada hakikatnya, senjata yang dimiliki rakyat dalam mempertahankan kedaulatan wilayah kemaritimannya adalah pengetahuannya, yang memperkuat identitas dan kepercayaan dirinya. Sehingga akan membangkitkan kebijaksanaan untuk berbuat sesuatu untuk melakukan usaha-usaha menyejahterakan dan memandirikan diri secara berimbang dan berkelanjutan dalam bingkai persatuan dengan segenap warga bangsa yang lain. Serta kebersamaan sinergis tak terpisahkan dengan usaha pertahanan negara yang dilakukan TNI AL, pada saat ini dan mendatang.

Pengetahuan kemaritiman yang memadai, diharapkan akan membentuk manusia Indonesia yang berintegritas dan berkompetensi di bidang kemaritiman, bagi usaha menjalankan perikehidupannya, dalam bingkai kehidupan dinamis yang penuh rasa kemanusiaan.

VI. PENUTUP


A. Kesimpulan

Banyaknya permasalahan bangsa yang berhubungan dengan pertahanan laut, membuat kita semakin terbuka bahwa masih banyak yang perlu dibenahi. Pembenahan yang sangat mendasar adalah untuk membumikan pengetahuan kemaritiman kepada masyarakat umum. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, kepulauan, dan masarakat ang banyak melakukan aktivitas di laut.

Materi pengetahuan daar kemaritiman yang perlu diketahui dan dipahami masyarakat umum meliputi pengetahuan tentang landasan formal pertahanan negara. Kemudian pengetahuan tentang batas wilayah kedaulatan NKRI. Pengetahuan geografis yang wajib diketahui masyarakat umum, terutama masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia.

Kemudian untuk menyebarkan pengetahuan-pengetahuan itu supaya membumi dan membudaya di kalangan masyarakat umum, diperlukan suatu strategi yang terpadu dan terarah. Dilakukan dalam prinsip manajemen pengetahuan, sehingga hasilnya dapat efektif menjangkau masyarakat luas, serta efisien dalam cara dan sumber daya yang dibutuhkan.


B. Saran

Luasnya wilayah Indonesia, dan banyaknya penduduk yang tinggal di wilayah terluar Indonesia, dan umumnya terpencil, perlu pendekatan yang intensif dan terpadu. Upaya ini sesegera mungkin dapat dilakukan dalam skala luas, serta dengan kualitas memadai.

Selain pengetahuan kemaritiman, juga perlu disebarkan keterampilan hidup yang dibutuhkan sesuai kondisi lingkungan hidup mereka, sehingga kualitas hidup mereka semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Rais, Jacub, 2003, “Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999”, USAID – Indonesia Coastal Resources Management Project

Kahar, Joenil, 3 Januari 2004, “Penyelesaian Batas Maritim RI”, Pikiran Rakyat, Bandung

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007, “UUD 1945”

Mangunwijaya, Y.B., 1999, “Merintis RI yang Manusiawi”, Kanisius, Yogyakarta

Sulistiyo, Budi, 28 Maret 2003, “Indonesia Masih Berutang pada PBB”, Kompas, Jakarta

Suradinata, Ermaya, 2001, “Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional”, PT Paradigma Cipta Yatsigama

Tippe, Syarifudin, 2006, “Strategi Pengembangan TNI AD 25 Tahun ke Depan : Ditinjau dari Perspektif Pendidikan”, www.tni.mil.id

SITUS INTERNET

www.kompas.com

www. maplandia.com

www.tni.mil.id

www.wikipedia.co.id

(Ditulis dan disusun oleh Susetyo Basuki, November 2007. Jika ingin memakai artikel dan gambar dari blog ini, harap memberitahu penulis di bazoucka@gmail.com, sebagai ajang silaturahmi dan bertukar wawasan, tanpa dipungut biaya)




Kita diberitahu bahwa bakat menciptakan kesempatan-kesempatan. Tetapi terkadang kelihatan bahwa hasrat yang kuat bukan saja menciptakan kesempatan-kesempatan, namun juga bakat-bakat. (Eric Hoffer)