KOTAK PESANAN DESAIN & KONSULTASI LANGSUNG KE E-MAIL KAMI

Contact Form

Name*
Email*
Subject*
Message*
Image Verification
captcha
Please enter the text from the image:
[Refresh Image][What's This?]

Visit Indonesia : The Uncountable Beauty

Kamis, 28 Februari 2008

Toward Green Tourism : Looking to Southern Area of Badung, Bali


Aerial view picture of Southern Bali, Indonesia

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)


Toward Green Tourism:

Looking to Southern Area of Badung, Bali



Southern area of Badung Region is a tourism center in Bali, even commonly in Indonesia. With amazing beauty of natural panorama, especially it’s beaches, rice fields and the hills, also the magnificent cultural heritage of Balinese, this area is the magnet to the tourists both from all over Indonesia and also from all around the world.

Southern area of Badung region includes three districts: North, Central and South Kuta. Enclaves of tourist’s objects and activities spread and interconnected in this area. Like beaches area over Seminyak. Legian, Kuta, Tuban, Jimbaran, Nusa Dua, Benoa, and Uluwatu.

But, in the same time, as tourism center, this area has a problem with flood increasingly in last five years. On last January and February 2008, Kuta area have some sudden floods caused by water from some hard rainfalls which couldn’t served enough by existing drainage system. The flood came suddenly because there were rare areas of water catchments especially from rainfall, changed by a lot of buildings. So, exactly, there was a lot of garbage spread on the streets and around the beaches. This situation could bring a bad impression to some tourists whom rounded by flood location in that day, and commonly to the tourism promotion.

In the satellite photo picture of south Badung area (by maplandia.com), we can see that this area is almost full with buildings. Mostly, in the “neck” area between Kuta in the north, to Legian in the south. In this “neck” area, rose a lot of tourism facilities, including hotels and international airport of Ngurah Rai.

The west coast of the ”neck” area is exactly in the front of the ocean with its high waves and coast abrasions. The east coast of the “neck” spread the mangrove forests to protect the land from abrasion. But, in the same time, this area also has problems in land use. So, some buildings have rose in this natural preservation area.

In the last five years, people who consider the importance of natural conservation, low energy consumption as way of life and harm affects of global warming. So, begin on this year, it is very correct if we can reform our way of thinking and focus on green tourism. Green tourism is some attitudes, behaviors and actions, which can rearrange the tourism activities not as short as hedonism and consumerism activities. But tourism activities much support to natural conservation, enhance lower energy consumption, and prevent the global warming affect. Above all, to protect local culture and to honor local social life. We hope these will prevent and reduce bad affect of tourism activities and managements, which are the dark side of tourism.






Seorang pecundang tak tahu apa yang akan dilakukannya bila kalah, tetapi sesumbar apa yang akan dilakukannya bila menang. Sedangkan, pemenang tidak berbicara apa yang akan dilakukannya bila ia menang, tetapi tahu apa yang akan dilakukannya bila kalah. (Eric Berne)


SOS! KEBAKARAN HUTAN RIAU / FOREST FIRE IN RIAU, SUMATRA, INDONESIA

sumber : maplandia.com

gambar foto satelit kawasan Provinsi Riau, Sumatra Barat, dan Jambi.

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)







sumber : kabut riau

gambar peta sebaran titik api 9hot spot) di provinsi Riau.

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)



gambar foto kebakaran hutan di Riau.

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)



(ENGLISH TEXT BELOW)


KEBAKARAN HUTAN RIAU



Hampir setiap tahun wilayah Indonesia, khususnya Sumatra dan Kalimantan menjadi wilayah penghasil asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar kebakaran hutan diakibatkan oleh upaya pembakaran yang sengaja dilakukan untuk membuka lahan dalam rangka pengalihan fungsi lahan dari lahan kehutanan menjadi lahan perkebunan ataupun pertanian.

Dalam gambar foto udara (sumber maplandia.com, 2006) dalam kondisi tak berasap saja, kawasan Sumatra bagian tengah sudah porak poranda dalam tingat kerusakan hutannya, di sana-sini terdapat lahan yang berwarna coklat yang cukup luas dan paling banyak tersebar di wilayah Sumatra Utara, Riau dan Jambi. Sedemikian parahnya intervensi manusia (baca : pemerintah [yang merestui] dan HPH, keduanya sering mengkambinghitamkan dan memanfaatkan masyarakat setempat) terhadap alam, sehingga langsung berdampak pada kerusakan lingkungan yang parah, dan seketika menjadikan permasalahan susulan berupa bencana alam, pemiskinan kekayaan hayati dan pemiskinan masyarakat, serta ketidakadilan ekonomi. Tak ketinggalan Indonesia masuk buku rekor dunia sebagai Negara dengan tingkat percepatan kerusakan hutan tercepat di dunia.

Intervensi manusia pun sedemikian merasuk, sehingga sebuah usaha pembukaan dan alih fungsi lahan dengan aksi membakar-ria pun menjadi sebuah hal yang mudah dan semakin jamak dilakukan। Dalam gambar peta kawasan hutan Riau, tampak hotspot terdapat di kawasan yang dikelola beberapa perusahaan HPH. Parahnya lagi jika lokasi hotspot alias titik api itu terdapat di lahan gambut, maka niscaya, sumber api akan sulit sekali dipadamkan, apalagi jika dalam masa tiada hujan. Kejadian ini berpotensi menjadikan asap sebagai komoditas ekspor baru.



Forest Fire in Riau, Sumatra , Indonesia

Almost every year, in Sumatra and Kalimantan become a smoky area. The smoke caused by forests that are fired. Most of land and forest fire caused by organized firing to open new plantation, farming or mining field areas.

In aerial view picture of Riau Province, we can see that this area is such as a broken land field. Wide broken land area showed by yellow to brown color on that picture. The green color that represented forest are a few if we compare with condition of fifty years ago. And the forests of Sumatra become reduced very significantly in last twenty years. This condition affect harmful risks of disasters and diseases to thousands until hundred thousands of people who live next to that area. Smoke from forest and land firing is one of disaster that treated the people. Not only people of Sumatra (Indonesia), but also people of the countries which near with Indonesia, such as Singapore and Malaysia.

In fact, the harmful affect of forest exploitations and firings are not only treat the natural riches, but also nation’s economic and social value degradation.





Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu sendiri. (Martin Vanbee)

SOS NTT

gambar foto satelit kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT)

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)



Bencana Alam di Nusa Tenggara Timur



Berbagai bencana alam di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) seolah semakin melengkapi rentetan kejadian bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Bencana alam yang terjadi antara lain adalah bencana banjir dan tanah longsor, yang terjadi terpencar, mulai dari wilayah Timor Barat, Sumba dan Flores.

Di Kabupaten Manggarai dan Sikka, Flores, terjadi bencana tanah longsor dan banjir. Kemudian di Kabupaten Sumba Timur terjadi bencana banjir dan angin puting beliung. Di Kabupaten dan Kota Kupang, Timor Tengah Utara dan Rote Ndao pun tak luput dari bencana banjir, tanah longsor, angina puting beliung dan tanah longsor. Semua kejadian bencana di atas tentu saja membawa korban jiwa dan luka-luka. Serta kerugian material seperti kerusakan bangunan pemukiman penduduk, kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti jembatan yang terputus.

Sebagian besar wilayah NTT memang dikenal sebagai wilayah yang kering, dengan curah hujan yang tidak sebanyak daerah lain di Indonesia, dan lama musim hujan yang hanya berkisar empat bulan setahun. Namun pada puncak musim hujan, tingkat intensitas kelebatan hujannya menjadi tak kalah dengan daerah lain yang bercurah hujan tinggi. Maka, curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu yang relative singkat, seketika menjadi malapetaka pada daerah yang daya dukung lingkungannya rendah. Tolok ukur daerah daya dukung lingkungan yang rendah itu secara kasat mata dapat dilihat dengan banyaknya lahan kritis, gersang dan gundul oleh berbagai sebab, tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi, dan alih fungsi lahan kehutanan dan pertanianm menjadi fungsi lain seperti pemukiman, fasilitas komersial dan industri yang sembarangan. Inilah permasalahan yang menjadi masalah yang cenderung semakin parah di negeri kita, dan cenderung semakin menyebar, termasuk ke NTT.




Minggu, 24 Februari 2008

Jika tarif listrik naik, dan byar pet....!

gambar karikatur "Jika Tarif Listrik Naik, dan Byar Pet..!"

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)

Pada Maret 2008, tarif listrik akan dinaikkan dengan sistem proporsional berdasarkan batas standar yang dilakukan dengan melihat seberapa besar konsumsi listrik pada setiap unit konsumen.
Batas standar yang ditetapkan adalah 80% dari rata-rata konsumsi listrik setiap bulan dari setiap golongan kriteria konsumen. Barangsiapa yang mengkonsumsi listrik di atas 80% batas standar yang ditetapkan, selisih jumlah konsumsi energi yang berada di atas nilai 80% itu tarif listriknya akan dinaikkan sebesar 1,6 kali lipat atau naik 60%.
Barangsiapa yang konsumsi listriknya di bawah 80%, selisih dari nilai batas standar 80%, tarifnya akan dikenakan potongan harga sebesar 20%.
Namun rencana kenaikan tarif listrik secara proporsional ini, berada dalam keadaan krisis listrik di Jawa-Bali dan Sumatra, serta di beberapa daerah lain yang byar peett, alias mati lampu akibat kekurangan pasokan listrik.
Sudah saatnya PLN segera menggunakan sumber pembangkit listrik dari alam yang ramah lingkungan, aman dan murah, seperti panas bumi yang masih banyak menganggur. Selain itu dengan memanfaatkan angin dan matahari yang dibuat dalam skala besar, sehingga bisa menyuplai daya listrik untuk kota sebesar Medan misalnya.
Jika PLN sebagai wakil generasi senior yang bertugas saat ini tidak sanggup (atau sebenarnya bisa tapi sengaja tidak dikembangkan, karena keuntungan "sampingan" yang lumayan dari penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik?) , maka dengan rahmat Allah, kami kaum muda siap menggantikan dan meneruskan cita-cita itu di masa depan dengan segala upaya, karena kondisi kami di masa depan sangat membutuhkan, dan kami siap belajar untuk meningkatkan kemampuan ke arah sana.
Karena PLN saat ini gencar mempromosikan "listrik untuk kehidupan yang lebih baik" seiring gencarnya byar peeet, alias pemutusan aliran listrik. Maka ini menjadi kontraproduktif bagi usaha kemajuan bangsa yang sangat diupayakan segenap rakyat.

Jika subsidi BBM jadi dicabut, dan harga naik....!


Gambar karikatur "Jika Subsidi BBm jadi dicabut dan harga naik...!"

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)

Pada pertengahan tahun 2008, subsidi BBM akan dicabut sedikit bagi kendaraan pribadi. Akan diberlakukan sistem kartu penjatahan untuk pemakaian setiap hari. Bagi sepeda motor akan dijatah 0,6 sampai 1 liter per hari. Sedangkan mobil sekitar 4 sampai 6 liter per hari.
Banyak yang mengkhawatirkan kondisi jika pembatasan ini diterapkan. Antara lain banyaknya kebocoran dan manipulasi, dimana bahan bakar yang bersubsidi tetap akan lari kepada yang tidak berhak, sampai berbondong-bondongnya kendaraan pribadi keluar Jabodetabek yang menjadi tempat ujicoba pertama kali.
Sepertinya masih harus dievaluasi, sekaligus memanfaatkan karya anak bangsa yang menciptakan bahan bakar alternatif yang lebih murah dan lebih ramah lingkungan daripada BBM.


SOS ! Gempa Bumi SIMEULUE / Pasca Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember 2004 : MEMERDEKAKAN LINGKUNGAN HIDUP ACEH DAN NIAS,

Gambar foto satelit kawasan Simeulue, Aceh dan Nias, Sumatra Utara.

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)


Turut berduka cita dan bersimpati atas jatuhnya korban tewas, luka-luka, serta kerugian material karena gempa bumi 7,3 SR yang melanda Simeulue, Aceh, pada 20 Februari 2008.



Pasca Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember 2004 :
MEMERDEKAKAN LINGKUNGAN HIDUP ACEH DAN NIAS,

MEMERDEKAKAN MANUSIA INDONESIA


Dampak bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 memang sungguh dahsyat. Gempa bumi berkekuatan sedikitnya 8,9 skala Richter yang berpusat di sebelah barat lepas pantai Aceh itu mengguncang bumi, juga menggelorakan gelombang pasang setinggi pohon kelapa dan sejauh sampai 5 kilometer ke dalam daratan. Gempa merusak bangunan sampai ke pelosok pegunungan, dan gelombang pasang tsunami memperparahnya dengan menghancurkan apa saja yang diterjangnya, pada jalur yang dilewati arus air yang meraksasa, kuat dan cepat itu. Di Indonesia saja korban tewas mencapai SEKITAR 200 ribu jiwa di dua provinsi. Puluhan ribu jiwa hilang dan tidak diketahui nasibnya. Kemudian lebih dari setengah juta jiwa terluka dan kehilangan tempat tinggal. Itu belum terhitung jika dimasukkan jumlah korban manusia dan kerugian harta benda dari 8 negara Asia yang berhadapan langsung dan berdekatan dengan pusat gempa. Dan sedikitnya tiga negara di benua Afrika yang betul-betul kecolongan dampak gempa dan gelombang tsunami yang datang tanpa permisi itu. Bencana ini segera menjadi monumen, bahkan ikon kedahsyatan kekuatan alam yang menandai awal milenium baru ini.

Sekarang, sudah lebih dari tiga tahun bencana itu berlalu. Namun gambaran akan kengeriannya masih segar di ingatan. Dalam kurun waktu dua tahun lebih itu, telah banyak usaha yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menolong para korban yang selamat dan terluka, menguburkan ratusan ribu jenazah, melakukan perbaikan dan pembangunan kembali kehidupan masyarakat. Usaha-usaha itu berupaya untuk memulihkan kondisi masyarakat di dua provinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara. Semua itu dilakukan tahap-demi tahap menuju tujuan menyeluruh yaitu pulihnya jalannya roda pemerintahan, terjalinnya kembali sistem sosial dan budaya masyarakat, berputarnya kembali kehidupan ekonomi, dan pemulihan lingkungan hidup yang terkena dampak langsung tsunami.

Pendekatan lingkungan hidup ditujukan untuk menata kembali jalinan kehidupan setiap individu masyarakat, memperkuat kemampuan, dan jalinan antara manusia dengan lingkungan hidup. Pendekatan lingkungan hidup meliputi perencanaan dan perancangan ulang tata ruang wilayah, mengingat banyak wilayah tanah baik untuk pemukiman maupun pertanian yang hilang tergerus gelombang tsunami. Kemudian pembersihan dan pemulihan kembali lahan-lahan yang masih utuh tanahnya, namun hancur segala hasil budi dayanya dan tercemar air laut, sehingga dapat ditempati dan dikelola kembali.

Kemudian melakukan pemilihan dan pembukaan lahan yang baru sebagai tempat pemukiman dan pertanian yang aman dari ancaman tsunami bagi pemukiman penduduk, untuk menggantikan lahan yang musnah tertelan gelombang. Ini dibuat integral dengan jaringan infrastruktur transportasi yang baru. Dan akhirnya adalah membangun tata ruang yang di dalamnya mencakup perlindungan bagi daratan terhadap gelombang tsunami, misalnya dengan membuat atau menghijaukan kembali hutan bakau dan hutan vegetasi dataran rendah tepi pantai yang dapat menjinakkan gelombang tsunami.

Semua dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan penduduk dalam menanggapi dan merawat alam, karena manusia hidup di alam, dan menjadi bagian utuh denga alam. Juga tak dapat dilupakan untuk seiring dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mata pencaharian mereka secara pantas dan bermartabat, dengan meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas jangkauannya. Dengan demikian bencana ini memberi hikmah untuk memulai kehidupan dari nol lagi, dengan cara yang lebih baik, dan tujuan yang lebih mulia dan bermartabat.

Membebaskan manusia dari ketakutan dan kekhawatiran terhadap kemarahan alam. Memperkuat masyarakat untuk melakukan langkah-langkah tanggap bencana, terutama dalam penataan tata ruang yang sangat memerlukan sinergi dengan alam lingkungan tempat hidupnya. Bukan hanya tanggap terhadap gempa dan tsunami, namun juga terhadap aktivitas masyarakat sendiri yang bisa merusak lingkungan hidup dan akhirnya mengembalikan akibatnya pada manusia dalam bentuk bencana.

Merencanakan lahan pemukiman jauh dari pantai, dan atau di tempat yang dirancang mendapatkan perlindungan alami dari gelombang pasang, misalnya hutan bakau dan hutan tropis dataran rendah yang lebat di tepi pantai selebar 5 km. Terutama di pantai barat Aceh dan Sumatera Utara, serta pulau-pulau di sebelah barat lepas pantai Sumatra, seperti P. Weh, P. Simeuleu, Kep. Batu, Kep. Nias dan Kep. Banyak. Sementara di agak jauh dari pantai dikonsentrasikan untuk lahan pertanian dan perkebunan yang bersinergi dengan kehidupan liar alam hutan tropis sebagai penyangga ketersediaan air dan sumber daya alam yang terlindung.

Juga menjaga lestarinya kehidupan laut terutama karang yang melindungi pantai, karena menghambat laju gelombang air laut. Juga menjaga stabilnya pasokan makanan dan tempat bernaung bagi berbagai kehidupan liar laut. Dari situlah sumber perikanan dapat dijaga ketersediaannya. Sumber daya kelautan dan perikanan yang terjaga ketersediaan, kualitas dan kelestariannya, akan dapat menjamin penghidupan masyarakat yang bergerak di sektor ini.

Walaupun dampak bencana sehebat dampak perang, namun bukan berarti kita bangsa manusia berperang dengan alam. Sebaliknya kita tetap bersahabat dan menghormati alam, seperti kita menghormati ibu kita sendiri, karena dengan di alam bumi inilah tempat hidup kita, dan atas kemurahan alamlah kita hidup dari hasil bumi dan airnya. Kita mengubah cara pikir dan cara pandang kita, bahwa manusia bukan untuk mengatasi dan menguasai alam, karena alam pun dapat berbuat demikian pula terhadap manusia, bahkan lebih besar lagi. Namun lebih dari itu, alam dan manusia adalah partner dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Manusia hidup dari alam, dan alam tetap terjaga lestari dari upaya manusia. Maka pola pikir dan bertindak secara linier harus diubah menjadi melingkar yaitu daur.

Nasib anak cucu kita dan generasi penerus sedikit banyak, baik langsung maupun tidak langsung sangat bergantung pada kita saat ini. Bukan warisan kerusakan yang kita tinggalkan, namun warisan berupa usaha keras, belajar dari pengalaman, dan cara pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, serta tata ruang yang baik dan berimbang. Juga warisan peri kehidupan individu dan sosial bermasyarakat yang harmonis, optimis dan berkarakter kemanusiaan yang kuat.

Untuk meningkatkan pendapatan, baik individu maupun daerah, cara-cara konvensional dan tradisional, sedikit demi sedikit haruslah ditinggalkan. Yaitu cara-cara mendapatkan langsung, yang memang memberikan keuntungan seketika bagi sedikit orang, namun dampaknya sangat merugikan dan menyengsarakan bagi banyak orang di masa mendatang. Cara-cara itu antara lain adalah dengan menebang pohon secara membabi buta tanpa usaha penghijauan kembali; penambangan hasil bumi minyak, gas, dan batuan mineral yang menimbulkan polusi yang merugikan kesehatan umum. Kita juga harus mewaspadai potensi bencana akibat kelalaian kita sendiri karena merusak alam, seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bukan hanya mewaspadai potensi bencana yang murni dari alam tanpa campur tangan manusia, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.

Usaha-usaha pelestarian alam, juga akan mendatangkan pendapatan ekonomi yang malah tak kunjung habis dari potensi pariwisata alam (hutan pulau, resort wisata yang dapat dibangun di pulau yang lestari alamnya, dan taman laut bawah air), air bersih, dan hasil perikanan. Sumber-sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini, jika dikelola dengan landasan pelestarian akan menguntungkan semua pihak, baik bagi manusia maupun alam sendiri secara berkesinambungan untuk jangka waktu tak terbatas sampai ke anak cucu kita di masa depan.

Dengan landasan pengelolaan lingkungan alam dan sumber daya alam secara lestari, serta berkeadilan dan merata akan meniadakan potensi dampak sosial yang merugikan masyarakat luas. Hal ini mengingat saat ini masyarakat kecil yang sudah terjepit akan makin tercekik. Banyak dari mereka yang terusir dan terbuang dari tempat mereka tinggal serta tempat mencari nafkah yang sudah dilakukan turun-temurun. Jika pengelolaan tidak menaati hukum keadilan, dapat disimpulkan akan membawa dampak mahalnya ongkos tanggungan kerugian sosial dan lingkungan hidup.

Namun tentu saja, setiap proyek yang melanggar tata sosial dan tata lingkungan, walaupun telah dilegalkan, akan membawa kerugian menyeluruh untuk jangka panjang di masa mendatang yang berlipat-lipat kali dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Jangan bicara tentang keadilan, pemerataan, dan demokrasi untuk kasus ini, apa lagi pengamalan Pancasila, karena semua itu diabaikan, semata untuk keuntungan material yang besar namun semu dan sesaat.

Konsentrasi penduduk yang tinggi di Pulau Jawa beriringan dengan penyebaran penduduk yang timpang di luar Pulau Jawa. Di luar Jawa terjadi kerusakan lingkungan yang parah, yang lebih diakibatkan oleh eksploitasi hasil hutan unuk dimanfaatkan kayunya. Dan sebagian wilayah hutan dialihfungsikan atau sengaja dibuka untuk perkebunan dan pertambangan. Yang terparah adalah penebangan yang tidak disertai dengan reboisasi lahan. Inilah yang menyebabkan bencana alam di wilayah yang dalam sejarahnya belum sekalipun pernah terlanda banjir atau tanah longsor. Di samping juga musnahnya potensi keanekaragaman hayati yang merupakan karunia tiada duanya di dunia bagi negeri ini.

Semuanya terjadi akibat kekacauan tata ruang dan peruntukan lahan yang diakibatkan oleh tidak adanya komitmen untuk melaksanakan hal yang telah disepakati bersama. Diperparah dengan rendahnya pengawasan dan penjagaan terhadap kelestarian alam, serta titik nadirnya adalah kurangnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat, akibat kurangnya pendidikan dan sosialisasi. Sekali lagi kita perlu merombak sistem dan perangkat yang usang yang sudah tidak bisa dijadikan sandaran bagi kelestarian alam dan pola tata ruang binaan yang betul-betul tertata. Dan lagi-lagi membuktikan bahwa dampak buruk dan kerugian yang ditanggung berlipat-lipat ganda dari pada keuntungan yang diperoleh karena menganut paham mencari keuntungan dengan cara-cara instan dan berwawasan jangka pendek.

Tata ruang yang ideal bagi negeri kita – yang berupa kepulauan beriklim tropis ini – yang kita harapkan adalah : ” sebuah negeri yang lingkungan alamnya – baik darat maupun laut, pantai sampai ke pegunungan – lestari, bersih tak tercemar dan terjaga dari harmoni yang serasi dengan aktivitas manusianya yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan alam semesta ini. Sumber daya alamnya dimanfaatkan secukupnya untuk kesejahteraan rakyat saat ini, sambil menjaga ketersediaannya bagi generasi ratusan bahkan ribuan tahun mendatang. Lingkungan binaannya adalah tempat –tempat di mana manusia dapat tinggal dengan layak, damai, aman, tenteram untuk menjalankan kerja usahanya, budi dayanya, mewujudkan gagasan baiknya, dan mengembangkan budaya dan peradabannya. Elemennya adalah ruang terbuka untuk aktivitas sosialisasi manusia, ruang untuk vegetasi dan kehidupan liar yang merata baik di kota maupun di desa. Pemukiman dan lahan yang diperuntukkan bagi aktivitas manusia tertata dengan perencanaan matang dan cermat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif. Bangunan yang dibuat adalah bangunan yang hemat energi, ramah lingkungan, terbuka dan tanggap terhadap iklim negeri tropis ini, tahan gempa dan tahan terhadap akibat-akibat aktivitas kebumian lainnya, melindungi jiwa penghuninya, serta mencitrakan budaya masyarakatnya yang beranekaragam dengan mewujudkan bangunan yang memenuhi unsur guna, kekuatan dan citranya. ”

Maka yang diharapkan dalam pembangunan negeri kirta di abad 21, di mana teknologi informasi telah menjadi basis kehidupan manusia menggantikan era industri, maka kita juga dituntut untuk menjadikan abad ini sebagai abad pelestarian lingkungan. Di abad ini, diharapkan manusia semakin bersahabat dengan alam, yaitu dengan memanfaatkan alam hayati dengan cara yang makin beragam, cerdas, namun aman dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, sandang dan papan. Selebihnya adalah hasil rekayasa kecerdasan manusia melalui teknologi berbasis bio-fisik-kimia. Di abad ini pula, perencanaan pembangunan kawasan yang di dalamnya termasuk perencanaan arsitektur, meliputi properti, tata ruang kota/ wilayah, landscape, akan menjadi pemandu utama berbagai kebutuhan akan ruang dan lahan untuk mewadahi aktivitas manusia di bumi yang makin sempit dan sesak oleh padatnya penduduk dan aktivitasnya. Jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dalam kurun waktu sepuluh tahun ketujuh usia kemerdekaannya dan ingin sejajar dengan bangsa-bangsa lain, maka pembangunan haruslah terpadu, holistik/ menyeluruh, proporsional dan berkesinambungan, serta kontekstual sesuai kemampuan rakyat, dalam arti sesuai taraf sosial ekonomi rakyat dan sesuai dengan budaya dan cara pandangnya, juga sambil dengan usaha mencerdaskan rakyat agar semakin maju dan mampu mengatur dan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara-cara terhormat dan elegan.

Dalam sebuah diagram piramida, pertanian berada di tingkat terbawah sebagai kebutuhan vital manusia, bersama dengan sektor energi dan mineral, baru di atasnya adalah sektor industri, infrastruktur, perdagangan, jasa, pendidikan, pengembangan iptek dan sosial budaya, dan sebagainyas. Seperti analogi bangunan, maka volume dan kekuatan pondasi adalah yang terbesar dibandingkan bagian-bagian lainnya di atasnya. Maka demikian pulalah halnya seharusnya pondasi suatu bangsa, yang pertama adalah pertanian, dan yang kedua adalah energi. Keduanya haruslah yang paling besar volumenya dan kokoh untuk menopang aktivitas dan peri kehidupan di atasnya. Sebagai sektor yang vital, maka dilihat dari segi representasi suatu bangsa, maka pertanian berada di bagian paling atas, dimana perhatian, strategi, usaha-usaha penelitian dan pengembangan, sistem distribusi, kebijakan termasuk subsidi dan proteksi, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, untuk mewujudkan kesehatan, kecerdasan, dan aktivitas suatu bangsa.

Kemajuan semua usaha untuk mandiri dalam pemenuhan produksi pertanian dan energi, akan selalu berbanding lurus dengan tingkat kelestarian dan cara pengelolaan lingkungan hidup suatu negara. Jika musim kemarau tiba langsung berdampak pada merosotnya hasil pertanian dan pasokan energi, berarti ada yang salah dengan cara pengelolaan dan cara perlakuan manusia terhadap lingkungannya di negeri itu. Dan itu mencerminkan rapuhnya bangunan sistem relasi lingkungan hidup dengan manusianya selama ini.

Bumi tempat kita tinggal adalah bumi ciptaan Tuhan yang hidup, dan kehidupan bumi ini adalah representasi dari sistem. Logika, dan mekanisme kekayaan kehidupan hayatinya. Jika alam ini belum merdeka untuk menjalankan logika, sistem, dan mekanismenya sendiri akibat intervensi non-alami yaitu aktivitas manusia, yang cenderung merusak, mengubah, menghabiskan, mencemari dan memusnahkan, maka pada hakikatnya kehidupan manusia pun belum sepenuhnya merdeka, walaupun secara politis bangsa kita telah merdeka sejak 1945. Karena manusia tak dapat hidup tanpa alam hayati, sedangkan alam ini, jika kita pikir secara logis, tetap dapat menjalankan kelangsungan hidupnya tanpa kehadiran manusia. Manusia sendiri pada hakikatnya diciptakan untuk merdeka, bebas dari belenggu penjajahan, perbudakan, dan pengekangan dari hak-hak asasinya. Manusia juga bebas untuk mengembangkan dirinya, berkarya bagi kemajuan seluruh umat manusia, secara bebas namun bertanggung jawab. Di sinilah dialog antara manusia dan bumi tempat hidupnya yang sama-sama merdeka secara asasi, secara arif dan saling menghormati.

Padahal untuk mencapai kesejahteraan, negara seluas Indonesia yang besar jumlah penduduknya ini harus bisa berswasembada poangan dan energi, artinya menjadikan pertanian menjadi pondasi yang besar dan kokoh, serta pengadaan dan pengelolaan sumber energi yang benar-benar menguasai hajat hidup orang banyak dan dapat diandalkan. Selama kita tidak mampu berswasembada pangan dan energi, -- padahal punya potensi sangat besar untuk memenuhinya—serta tergantung pada pasokan ketersediaan pihak luar, kita akan selalu saja kelimpungan dalam memenuhi kebutuhan daar kita, sehingga kita selalu luput untuk memfokuskan diri pada kemajuan di bidang lain yang mendasar. Contohnya adalah pengembangan manusia-manusia supaya cerdas, bersusila, berkarakter, mampu bersaing dan tangguh. Hal itu dapat dicapai dengan pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan. Vaclav Havel pernah berkata “kita tidak boleh menghemat investasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.”

Ya, tentu saja harus demikian, walaupun sampai saat ini kita tidak mampu melaksanakan amanat UUD 1945 yang mewajibkan 20% APBN diperuntukkan bagi pendidikan, karena lebih mementingkan untuk membayar hutang yang masih menjerat kita. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa untuk membereskan sistem pengelolaan negara yang di dalamnya tercakup berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber daya alam, maka terlebih dulu membereskan manusianya melalui pendidikan dan pengajarannya secara menyeluruh.

Di sinilah hakikat memerdekakan manusia yang telah merdeka (secara politis) yang hidup dalam rangkulan bumi pertiwi yang jauh lebih dulu merdeka. Memerdekakan manusia dari kebodohan, ketidaksadaran, ketidakpahaman, ketidakmampuan, keterbelakangan, kemalasan, perasaan rendah diri, dan berbagai ketertinggalan lainnya yang bermanifestasi pada kemiskinan lahir batin. Maka manusia yang telah merdeka sepenuhnya akan menjadi partner bumi dalam menjalankan keberlangsungan kehidupan secara timbal balik saling memperkuat dan memerdekakan.

Dengan berjalannya waktu, di tengah usaha pembenahan, pemulihan dan pembangunan kembali Aceh dan Nias dari dampak bencana tsunami, maka sangat diharapkan nilai-nilai di atas dapat diterapkan bagi kelangsungan kehidupan manusia di tengah masyarakat dan alamnya yang indah. Sehingga bencana selain tidak dapat dipungkiri membawa musibah, juga membawa berkah. Semuanya tergantung pada kita, bagaimana menyikapi dan mengelolanya, serta meletakkan dasar bagi penerus kita kelak.






Ada kekuatan di dalam kesabaran, Orang yang sabar adalah orang yang kuat. Karena ia sanggup menanggung segala sesuatu. Dan ia tidak pernah merasa disakiti.

Penanganan Korban Gempa Bumi di Indonesia


Gambar Peta Zonasi Gempa Bumi Indonesia

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)


Penanganan Korban Gempa Bumi di Indonesia



Kendala penanganan korban bencana gempa bumi

Setiap bencana, terutama bencana besar yang terjadi dengan energi merusak yang besar, seperti gempa bumi selalu membawa duka cita yang mendalam untuk korban jiwa dan luka-luka, dan keprihatinan atas kerugian moral dan material yang besar. Hal ini diperparah jika penyaluran bantuan terlambat, akan semakin menambah kegelisahan dan kekhawatiran korban yang selamat. Dari pengalaman penanganan bencana gempa bumi di Indonesia, sampai seminggu setelah bencana terjadi, di media massa masih saja terdapat banyak daerah yang belum tersentuh bantuan. Selain faktor prasarana transportasi yang rusak akibat bencana, terlambatnya penanganan dan bantuan juga terjadi karena birokrasi yang berbelit. Dengan terlambatnya bantuan bahan pangan, maka untuk mendapatkan makanan, para korban mencari sisa-sisa bahan pangan dari reruntuhan bangunan rumah dan lingkungan sekitar baik yang masih layak dimakan maupun tidak, lalu dikumpulkan dan dimasak bersama untuk konsumsi warga terdekat.

Uang pun tidak berguna karena tidak ada pasar atau toko yang buka. Dengan selalu berulangnya kejadian ini, terkesan pemerintah daerah tidak siap dan tidak tanggap terhadap bencana, sehingga tidak bisa membedakan antara keadaan darurat dengan keadaan normal. Tidak bisa dibayangkan nasib korban yang berada di daerah yang kondisi jalannya rusak akibat gempa. Walaupun sudah ada bantuan memakai helikopter pun, itu sudah sangat terlambat, sporadis, dan tidak berdasarkan pengetahuan atas jumlah penduduk setempat, sehingga tidak ada asumsi jumlah bantuan yang paling tidak mendekati jumlah yang cukup.


Peristiwa bencana alam di Aceh seharusnya bisa menjadi pelajaran pemerintah dan rakyat Indonesia, dan kembali disadarkan bahwa negeri kita ini berada di wilayah rawan bencana alam, terutama gunung meletus dan gempa bumi yang bisa memicu timbulnya tsunami. Tapi pola penanganan yang lamban kembali terulang pada peristiwa gempa bumi DIY dan Jateng, padahal skala bencana di wilayah ini – dengan tidak bermaksud menyepelekan -- jauh ‘lebih ringan’ dari pada di Aceh. Seperti yang juga telah disampaikan di salah satu media massa, bahwa masyarakat Indonesia memang telah akrab dengan bencana, namun tidak mengakrabi cara-cara penyelamatan diri dan antisipasi kalau terjadi bencana. Terutama bencana alam yang datangnya tidak bisa diprediksi namun mempunyai potensi merusak yang dahsyat.


Akan tetapi mengapa pemerintah masih menerapkan birokrasi ala membuat KTP yang berbelit : harus ada keterangan RT/ RW/ Kelurahan, permohonan bantuan baru bisa diajukan. Itu pun masih perlu dicek kebenarannya, layak atau tidak menerimakan bantuan. Skenario macam apa ini? Bagaimana kalau aparat itu tewas, atau luka berat, siapa yang bertanggung jawab? Mengapa masih ada prasangka negatif pemerintah terhadap rakyat pada kondisi seperti ini ? Apakah pemerintah menyangsikan ketulusan dan kejujuran rakyat yang menderita ? Ataukah pemerintah sudah tidak bisa lagi merasakan kegelisahan dan penderitaan rakyat, karena pemerintah biasa menyelewengkan proyek dan korupsi mengatasnamakan rakyat ? Mengapa pemerintah lebih mengkhawatirkan adanya ketidakbenaran berita kelaparan di suatu desa, dari pada kekhawatiran akan terjadinya kematian-kematian baru akibat kelaparan, kedinginan, dan luka berat ? Pola pikir dan birokrasi kuno ini harus ditinggalkan !! Apakah pemerintah tidak bisa membedakan keadaan normal dengan bencana?


Cara yang lebih baik adalah dengan menjadikan kantor lurah atau desa menjadi ujung tombak penyaluran bantuan. Kumpulkan Lurah dan Kades atau yang mewakilinya untuk mengetahui jumlah penduduk dan KK. Untuk keadaan darurat, dalam waktu 2 x 24 jam, berikan bantuan awal sebanyak ± 5 kg beras/ KK untuk konsumsi selama 3 hari, sambil menunggu pasokan bantuan dari luar untuk hari-hari berikutnya. Kemudian pada hari ketiga setelah bencana, berikan bantuan tahap kedua untuk kebutuhan pangan selama seminggu, yaitu antara hari ke-4 sampai hari ke-10. tahap ini dapat diulangi pada minggu berikutnya sampai pasokan lancar dan cukup. Pemerintah harus melakukan pengawasan, baik intern maupun ekstern.

Sebenarnya sarana dan prasarana, serta pola tata ruang kota dan wilayah sampai ke pedesaan di Yogyakarta, sangat mendukung untuk itu.
Dengan komunikasi aparat desa dan atau kelurahan dengan camat, dan para camat dengan bupati atau wali kota, dapat diketahui kondisi umum warga. Jadi warga tidak usah mengikuti prosedur kaku dan berbelit yang memperlama pasokan bantuan tiba di lokasi bencana. Karena, setiap menit keterlambatan bantuan, meningkatkan kemungkinan potensi korban jiwa yang akan jatuh. Jangan sampai niat baik dikotori oleh cara penanganan yang salah. Jangan sampai rakyat dikorbankan untuk eksperimen prosedur-prosedur penanganan yang membingungkan dan merugikan.

Sebenarnya penanganan bencana di Aceh sudah membuktikan hal itu. Tapi kelemahan penanganan bencana di Aceh terulang lagi di Yogyakarta dan Jateng. Padahal bencana di Yogya jauh ‘lebih ringan’ daripada Aceh. Pemerintah harus bekerja 24 jam sehari, aktifkan telepon dan buka hotline serta pos pengaduan. Tidak ada kata “besok”.
Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat meminta pemilik atau pengelola pasar tradisional dan atau modern yang masih punya stok pangan untuk mengeluarkan stoknya demi kemanusiaan, dengan jaminan pembayaran dari pemerintah. Hal ini perlu untuk mendapatkan sumber-sumber pangan terdekat, sejak dini sebelum bantuan dari luar daerah tiba. Selain pula dari badan pemerintah seperti Bulog tentunya. Dengan diberikannya bantuan tepat waktu, tepat sasaran, tepat besaran dan tepat guna, maka terhindarlah efek-efek negatif yang bisa terjadi setelah bencana. Mulai dari meminta uang di jalan; pencurian dan penjarahan rumah, pasar, hasil pertanian dan ternak; aksi memborong bahan pangan oleh kalangan masyarakat yang kaya; kelaparan yang menjurus pada timbulnya penyakit serta kematian; juga pengungsian yang tidak perlu terjadi, terutama dari desa ke kota untuk mendekati sumber pengumpulan bantuan. Dengan demikian rasa percaya rakyat kepada pemerintah akan terpelihara. Kemudian disusul keamanan dan ketenangan yang tercipta, walaupun dalam keadaan darurat, yang sangat mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi kelak.

Sebagai preseden yang baik dalam menyikapi bencana adalah di Jepang. Setelah bencana gempa bumi di Kota Kobe yang menewaskan ribuan jiwa tahun 1994 lalu, pemerintah Jepang segera membentuk Badan Mitigasi Bencana. Tugas lembaga ini tidak saja memperingatkan penduduk akan potensi bencana alam, namun sampai ke pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk. Penduduk dididik untuk siap menghadapi bencana kapan pun. Diajari untuk bisa menyelamatkan diri saat dilanda bencana, melakukan pertolongan pertama bagi orang lain dan langkah-langkah pemulihan pasca-bencana. Ini semua dilakukan tidak saja pada institusi pendidikan dan pihak terkait, tapi juga kalangan dunia usaha bahkan sampai ke para ibu rumah tangga. Setiap keluarga diberikan buku panduan untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan terhadap bencana dengan format yang menarik dan mudah dimengerti berbagai kalangan. Buku ini juga mencakup bagaimana teknik membangun rumah yang tahan gempa.


Pada masa kini, masyarakat yang siap menghadapi bencana adalah penduduk yang tinggal di wilayah yang pernah terjadi bencana besar, karena mereka menarik pelajaran langsung dari apa yang mereka alami. Seperti di Flores yang mengalami gempa bumi dan tsunami pada 1992, dan Biak pada 1995. Serta tentu saja masyarakat Aceh, Yogyakarta, Pangandaran dan Cilacap. Tapi keadaan ini pun juga dapat diragukan pada penduduk di daerah yang mengalami bencana, tetapi sudah sangat lama berlalu. Seperti penduduk di pesisir selatan Sumatera dan barat Jawa yang berhadapan langsung dengan Gunung Krakatau yang meletus lebih dari 120 tahun yang lalu. Maklum, sebagian besar rakyat kita terjangkit penyakit lupa dan tidak waspada.

Hal itu diperparah lagi dengan tidak adanya catatan sejarah tertulis –yang kalau pun ada, sangat terbatas -- untuk mengingatkan masyarakat di wilayah rawan bencana, akan potensi bencana dan memacu kewaspadaan dan persiapan. Karena sejarah bencana itu hanya dituturkan secara lisan, dan makin lama pudar dan dilupakan seiring berjalannya waktu, dan nyaris menjadi dongengan saja. Perlu penyadaran masyarakat terhadap potensi dan bahaya bencana serta cara mengantisipasi, menghadapi, menyelamatkan diri, dan usaha-usaha meminimalkan korban dan kerugian materi (mitigasi bencana). Hal ini sangatlah bijak jika menjadi kearifan lokal secara kolektif.


Hal-hal yang memicu besarnya korban bencana gempa bumi

Hal-hal yang memicu besarnya korban jiwa : padat penduduk, daya dukung lingkungan rapuh, rusaknya lingkungan hidup, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan manusia di saat-saat darurat. Hubungan manusia di wilayah rawan bencana seperti Indonesia harus harmonis dan berkesalingtergantungan dalam intensitas tinggi.

Pertama-tama adalah kepadatan penduduk yang tidak dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai, keandalan bangunan yang dibuat, ketahanan pangan; kemandirian, tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap bencana, bagaimana menghadapi dan menanganinya
Kemudian adalah daya dukung lingkungan yang rendah. Banyaknya kebutuhan akan lahan bagi pertanian dan terutama pemukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Maka tempat untuk vegetasi hidup dan kehidupan liar makin tersingkir, seperti hutan. Pada saat kondisi darurat, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di lahan di luar lahan pertanian dan pemukiman itu dapat mencukupi bahan pangan untuk sementara waktu itu, yaitu dapat berupa umbi-umbian, buah-buahan, bahkan hewan liar. Bahan bakar pun mudah didapat dari kayu di hutan/kebun. Dengan demikian para korban bencana dapat survive karena alam sekitarnya dapat diandalkan.

Tingkat dan intensitas hubungan antarsesama anggota masyarakat, yang kompak, penuh dengan kegotongroyongan dan semangat persaudaraan dan saling percaya dalam intensitas tinggi akan meningkatkan kemungkinan jumlah korban yang tertolong dan terselamatkan dengan segera, dan akan menentukan lamanya pemulihan pasca bencana. Juga sikap mental yang positif dan proaktif dari setiap pribadi akan memperkuat ketahanan setiap orang untuk pemulihan mental pasca-trauma, dan dengan demikian diharapkan segera dapat saling bekerja sama menuju perbaikan.


Kondisi bangunan dan hasil proyek infrastruktur dan konstruksi mulai dari rumah penduduk sampai hotel, kantor lurah sampai bupati, dari bangunan TK sampai PT, dari pasar tradisional sampai mall, dari tempat usaha rumah tangga sampai pabrik besar, dalam kurun 20 tahun terakhir ini sangat tidak bermutu. Mulai dari bahan bangunan yang tidak bermutu, karena penuh manipulasi dalam produksinya. Contohnya saat ini sangat sulit mencari besi beton ukuran 12 yang betul-betul berdiameter 12 mm. Manipulasi juga terjadi mulai dari distributor material sampai dengan kontraktor yang sarat kepentingan pribadi, ditambah lagi dengan urusan ijin administrasi pembangunan kepada pemerintah yang juga sarat korupsi dan pungli.

Jadilah sudah suatu bangunan sistem yang rapuh yang menjadikan pembuatan /pembangunan bangunan fisik yang rapuh pula dalam arti yang sebenarnya. Hal ini didasari dan diperparah dengan tingkat perekonomian yang rendah dan tidak merata. Jadi harus dimulai dari nol lagi.


Pengetahuan dan kemampuan masyarakat umum dalam membangun rumah tahan gempa juga menentukan ketahanan bangunan dari bencana. Masyarakat Jawa tradisional mempunyai kemampuan membangun rumah yang baik sejak masa prasejarah, namun yang telah menjadi tradisi turun temurun adalah membangun rumah dari kayu. Rumah adat tradisional dari bahan kayu memang tahan gempa -- terutama jika teknik pembuatannya benar -- sebab itu memang sifat dasar kayu, terutama kayu yang bermutu baik, seperti jati dan sonokeling. Namun di masa kini, di mana bahan kayu sulit didapat akibat musnahnya hutan di Jawa, masyarakat dihadapkan pada pilihan lain yaitu memakai bahan bangunan berbahan dasar bumi (batu, kerikil, pasir, tanah liat, logam) dan produk turunannya yang mendapat sentuhan teknologi manusia/ fabrikasi (semen, bata, genting, asbes, kawat, baja).

Penggunaan bahan bangunan berbasis bumi dan turunannya tadi, memerlukan teknik pembuatan tersendiri yang jauh berbeda daripada teknik pembangunan bangunan kayu. Inilah yang ternyata belum dikuasai sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Maka pengetahuan akan teknik membangun rumah tahan gempa inilah yang perlu disebarkan dan ditanamkan, supaya menjadi kearifan lokal, selayaknya membangun rumah adat, mengingat Indonesia adalah wilayah rawan gempa.


Ruang terbuka yang tidak cukup tersedia, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk sebagai tempat penyelamatan diri, pengungsian dan perawatan sementara, serta tempat menghindari runtuhan bangunan jika terjadi gempa bumi.


Banyak petinggi yang berpengalaman dalam penanganan bencana di Aceh yang jauh lebih dahsyat dari pada Yogya, tapi tidak segera dikonsolidasikan kepada bawahan, karena terlanjur dikuasai kepanikan. Diperparah pemerintah dan aparat keamanan tidak bisa mengendalikan kepanikan. Maka masyarakat yang panik pun mudah dipengaruhi dan dikuasai isu-isu menyesatkan seperti masuknya gelombang tsunami ke kota Yogya. Padahal isu itu dihembuskan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan dalam kesempitan. Seperti terjadinya penjarahan sepeda motor dan harta benda dari rumah penduduk oleh kawanan perampok, karena rumah-rumah ditinggalkan pemiliknya begitu saja untuk menyelamatkan diri. Isu tsunami itu juga membuat jatuhnya korban jiwa lebih besar, karena upaya penyelamatan korban yang sedang dilakukan pun bubar karena para penolong lari menyelamatkan diri, sehingga korban sekarat yang masih punya harapan hidup pun akhirnya tewas karena tidak ada tindakan medis lebih lanjut.

Masyarakat tidak sadar lingkungan, tidak tahu kondisi lingkungan sekitar, tidak mawas diri, kurang sosialisai dan pengetahuan, sehingga mudah terpengaruh isu-isu yang tidak benar dan mencelakakan, seperti isu datangnya tsunami yang masuk kota Yogya. Toh, jika pun terjadi tsunami, setinggi 10 meter, gelombang pasang itu ‘hanya’ akan melanda daratan sejauh kurang lebih 5 km dari bibir pantai. Contoh sederhana adalah tidak tahu ketinggian tanah tempat tinggal mereka di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian tanah Kota Yogyakarta sendiri terletak di kisaran lebih dari 100 meter dpl. Petunjuk praktis dan sederhana dan mudah dilihat adalah tulisan pada papan nama Stasiun KA Tugu Yogyakarta. Di bawah nama stasiun ada angka +114, yang artinya ketinggian tanah Stasiun Tugu Yogyakarta itu terletak pada 114 meter dpl. Dengan demikian mustahil jika gelombang tsunami dapat mencapai Kota Yogya, apalagi Jalan Malioboro!

Kemudian birokrasi pengurusan pengambilan bantuan yang berbelit. Mental ABS, tidak bisa berinisiatif dan bergerak tanggap secara cepat. Karena budaya masyarakat yang terbentuk seperti itu.


Seiring dengan itu, oleh karena korban bencana begitu banyak, maka banyak RS di Yogya penuh kekurangan daya tampung pasien. Maka banyak korban mengusahakan diri mencari RS ke kota lain. Namun karena kurangnya koordinasi dari berbagai pihak, korban yang dirawat di kota lain, misalnya di Semarang, Jateng dipungut biaya. Masyarakat Indonesia kurang terbina dan tergembleng pengetahuan dan mentalnyasupaya sadar bencana serta sadar akan lingkungan alam sekitarnya. Misalnya mengikuti organisasi Pramuka, PMR atau Pecinta Alam tidaklah wajib, dan hanya dijadikan ekstrakulikuler pilihan saja. Ditambah lagi ada anggapan bahwa ikut organisasi Pramuka atau Pecinta Alam itu kuno, mahal dan bikin capek saja. Ini dikarenakan budaya massal yang terbentuk saat ini adalah budaya konsumerisme dan hedonisme yang gemerlap yang tentu lebih menarik minat anak muda, seperti suka belanja, main band yang sekedar ikut-ikutan, atau kebut-kebutan yang tak terarah. Maka yang mengikuti jenis ekstrakulikuler ini hanyalah siswa yang betul-betul berminat akan alam bebas dan mendapat dukungan penuh orang tuanya; atau siswa yang punya cita-cita menjadi dokter, tentara/ polisi, ahli biologi, geologi dan kehutanan. Jadi sangat subyektif sekali.

Subyektif, namun tidak didasari kesadaran, urgensi dan pengetahuan. Karena masyarakat khususnya orang tua pun kurang sadar (atau disadarkan?) akan pentingnya pendidikan alam bebas. Maka hal inilah yang menghasilkan ketidakmampuan massal sebagian besar masyarakat dalam penanganan swadaya secara mandiri dalam menghadapi bencana dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.


Kesimpulan

Masih banyak hal yang harus dibenahi dalam upaya penganan bencana, terutama bencana yang memiliki energi merusak yang besar, seperti gempa bumi dan tsunami.

Harapan

Dengan semakin banyaknya pengalaman bencana di negeri kita, maka di masa depan, rakyat dan pemerintah Indonesia semakin terlatih untuk melakukan penanganan bencana secara tanggap, cepat, dan berkelanjutan sampai pemulihan. Seperti halnya penanganan gempa bumi di Simeulue yang kemarin (20/02/2008) terguncang gempa bumi 7,3 SR yang menewaskan tiga orang. Maka sikap untuk siaga, kompak dan tulus ikhlas adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi bangsa Indonesia, untuk mengusahakan keselamatan bersama.




Untuk memiliki kekayaan mental, harus dimulai dengan kesadaran akan kelemahan yang dimiliki. Bila kita tahu dan sadar kelemahan diri kita sendiri berarti kita mempunyai kesiapan untuk mulai belajar, memperbaiki diri, dilengkapi dengan tekad untuk terus mengasah ketrampilan, dan terbuka terhadap perubahan. Andri Wongso

MEMERDEKAKAN EKONOMI RAKYAT ( I )


Memerdekakan Ekonomi Rakyat :

BERSWASEMBADA DENGAN SUMBER DAYA MANDIRI
DENGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

bagian pertama dari dua tulisan


Mazhab-mazhab ekonomi memang bukan hal yang perlu dipertentangkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ya, memang bukanlah hal yang perlu dipertentangkan, namun perlu diseleksi mana yang sesuai dengan karakter bangsa kita. Sistem ekonomi Pancasila yang berasas Kerakyatan dan bertumpu pada kekuatan sendiri yang menjadi pedoman awal pembangunan Indonesia jika dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen, Indonesia sebenarnya bisa maju sejak dulu. Ekonomi Pancasila tidak kesosialis-sosialisan, atau kekapitalis-kapitalisan.

Negeri kita sebenarnya memang punya sikap yang berbeda terhadap strategi pembangunan ekonomi bangsa, yang tentu saja berbeda, bahkan kalau diperjelas, bertentangan dengan mainstream dunia saat ini. Kita tidak perlu ikut-ikutan tren. Memang kita tidak mempertentangkan mazhab, namun kita harus punya sikap yang berlandaskan alam pikiran, budaya, dan kondisi bangsa sendiri, supaya tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh arus-arus luar yang dapat menguasai dan bahkan menenggelamkan.


Sistem ekonomi Indonesia saat ini : menerapkan ekonomi liberal yang liar

Namun kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Terutama sejak era Orde Baru yang membawa Indonesia pada tindakan bunuh diri ekonomi nasional. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sangat tidak prorakyat, dan sangat terpesona dengan pertumbuhan ekonomi makro, seperti yang terjadi di negara-negara makmur yang menganut mazhab kapitalisme liberal. Kita seharusnya tidak heran dan terpesona, namun harus siap menghadapi segala dampak dan kemungkinan dan skenario yang dijalankan oleh berbagai versi sistem perekonomian.

Karena tidak ada dasar dan kemauan yang kuat untuk menerapkan sistem perekonomian dari, oleh dan bagi Indonesia sendiri, maka otomatis Indonesia yang belum matang ini secara de facto harus memilih salah satu sistem perekonomian. Tragisnya sistem ekonomi kapitalis liberallah yang menjadi semangat perekonomian indonesia, dengan berkedok dan berbumbu ekonomi Pancasila, sekaligus menginjak-injaknya.

Reformasi telah berjalan hampir 10 tahun. Dalam kurun itu, kita bersama jalani, amati, dan pelajari, ternyata reformasi hanya berlaku bagi kelangsungan hidup sistem kapitalisme yang digerakkan oleh invisible hand. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu memusingkan berbagai peristilahan. Namun kapitalisme adalah suatu istilah yang secara de facto menjadi kesepakatan umum sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Kapitalisme yang seliberal-liberalnya, yang jelas-jelas sangat ditentang oleh para Founding Fathers kita (Soekarno : “kemandirian dalam ekonomi”; Hatta : “Sistem koperasi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia”).

Maka mereka pun menyusun Pancasila sebagai saripati falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia yang melandasi peri kehidupan kita. Namun kenyataannya sekarang adalah Pancasila direndahkan perannya hanya sebagai sampul, sedangkan isinya adalah sistem ekonomi kapitalisme liberal. Bahkan salah satu ahli ekonomi kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara paling liberal dalam menerapkan sistem ekonominya (Radius Prawiro, 1998). Ironis dan mengerikan!! Karena uang yang berkuasa, dan manusia Indonesia menjadi budak manusia bangsa lain yang berkedok investasi dan budak uang. Lihatlah Freeport yang telah berhasil membangun “negara kecil yang gemerlapan” di tengah rakyat di Papua yang miskin, Telkomsel dan Indosat yang telah dikuasai Singapura, Newmont yang menyakiti penduduk Minahasa, dan Exxon Mobil yang menjajal tambang minyak Cepu, Jawa Tengah. Serta tak ketinggalan Lapindo dengan proyek pengeborannya di Sidoarjo yang malah memproduksi lumpur yang menyengsarakan rakyat di sekitarnya.

Maka benarlah apa yang dikatakan Bung Karno, “ Tunggulah sampai anak-anak bangsaku selesai belajar, terampil, dan mampu untuk melakukannya sendiri”. Pesan ini hakikatnya adalah prinsip swadaya, swakarsa dan swadesi (seperti yang digerakkan Mahatma Gandhi di India, yang sekarang bisa kita lihat, India telah menjadi kekuatan ekonomi raksasa yang berpengaruh).
Berbagai kekacauan yang terjadi sampai hari ini di Indonesia, terutama kekacauan ekonomi, semua itu adalah karena kebijakan yang sembrono yang diterapkan sejak tahun 1980-an, yaitu kebijakan deregulasi 1983 dan liberalisasi perbankan 1988. Hal ini dilakukan sebagai reaksi instan yang tak bertanggung jawab akibat jatuhnya harga minyak dunia, setelah terjadi boom minyak tahun 1970-an. Kedua kebijakan itu jelas menunjukkan keberpihakan pada sistem ekonomi kapitalisme liberal, yang mencemari dan merusak perikehidupan rakyat Indonesia umumnya (Prof. Dr. Mubyarto, Guru Besar Fak. Ekonomi UGM). Boom minyak itu sepertinya menyuburkan mental manja, membangkitkan nafsu kerakusan yang melahirkan budaya korupsi sampai sekarang. membiarkan perkembangan usaha swasta yang serakah dalam bentuk konglomerasi yang kebablasan. Maka jelaslah disini bahwa proses ”swastanisasi” atau ”privatisasi” terjadi secara diam-diam bersamaan dengan berkembangnya liberalisasi dan globalisasi. Dan meningkatnya peran swasta yang dibiarkan kebablasan dan merakus justru tidak diwaspadai tapi malah ”disyukuri”.

Bukannya menyelesaikan masalah dalam negeri sebagai tanggung jawab, para pemimpin dan pengatur negara malah mengundang tamu asing - seasing-asingnya dalam arti sebenarnya - yang dipikir dapat menyelesaikan masalah, dengan mengharapkan resep obat dari luar yang dianggap paling ampuh. Alih-alih menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Karena orang asing tidak mengenal permasalahan sesungguhnya dan karakter bangsa dan negeri kita. Maka, jika kita masih mengaku bangsa Indonesia, kitalah yang mengambil tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalah kita sendiri.

Bangsa kita memerlukan suatu upaya rekayasa lingkungan sosial yang bebas dari segala bentuk ketidakjujuran dan manipulasi. Suatu rekayasa positif yang menyebarkan pengetahuan, pemahaman, kecintaan dan penerapan nilai kebenaran dan cinta kasih. Maka, kemajuan ekonomi rakyat, yang riil dan konkrit sampai ke taraf mikro, adalah dampak positif yang terniscaya dari upaya itu.

Cara pembangunan ekonomi Indonesia jangan sampai terkekang oleh cara-cara, mazhab-mazhab ekonomi, ataupun ideologi politik asing apapun yang menyertainya, yang malah akan memundurkan gerak ekonomi kita. Juga jangan sampai terkekang oleh nilai-nilai tradisional yang jelas-jelas merugikan, yang sengaja atau tidak, sadar atau tidak tetap dilestarikan sampai abad ke- 21 ini. Sedangkan nilai tradisional yang baik tetap kita amalkan.

Walaupun telah ada kekuatan, potensi, sarana, perangkat peraturan dan UU yang punya kekuatan memaksa, dan segala macam kelengkapannya, namun kalau tidak ada kemauan, keberanian untuk bertindak, dan memulainya, maka sia-sialah, dan niscaya selamanya kita akan mandeg. Seolah seperti telah membuat jalan, namun tidak ada yang mau berjalan di jalan itu menuju tempat tujuan. Sebenarnya kita hidup untuk membuat sarana saja, atau membuat sarana sebagai jalan untuk mencapai tujuan cita-cita luhur kita?

Menurut Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi asal India, pembangunan bukanlah proses yang dingin dan menakutkan dengan mengorbankan darah, keringat serta air mata, at all cost. Pembangunan adalah sesuatu yang "bersahabat". Pembangunan seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya (development as a process of expanding the real freedoms that people enjoy). Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Penyebab dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Diakibatkan keterbatasan akses, ujar Sen, manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Akibatnya, manusia hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat di-lakukan (bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan).

Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil. Aksesibilitas yang dimaksud Sen adalah terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesempatan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi, serta adanya jaring pengaman sosial. Memfokuskan diri pada kesejahteraan rakyat, tentunya harus melalui jalan dari pembangkitan kekuatan rakyat itu sendiri atau dalam terminologi Korten disebut people centered development. Produksi juga merupakan bagian penting dalam pendekatan ini, namun bukan tujuan utama. Ikhwal menetapkan tujuan utama (goal) - merupakan hal strategis yang tidak netral dan bebas nilai, sebab akan mempengaruhi paradigma (mindset) berpikir, metodologi dan pengorganisasian pencapaian tujuan. Pendekatan people centered development, menekankan 1. pertumbuhan manusia (aktualisasi potensi manusia), 2. pemerataan, 3. keberlanjutan (sustainability), dan 4. semangat kemandirian masyarakat sendiri.

Sebagian orang dalam masyarakat Indonesia terbiasa hidup berlebih dengan segala fasilitas dan uang tersedia sebagai alat memenuhi kebutuhan sampai puas, bahkan lebih dari sekedar kepuasan, namun sudah sampai taraf ketamakan. Tentu saja untuk mencukupi pengejaran kepuasan kebutuhan yang tidak pernah cukup itu, diperlukan biaya sangat tinggi, namun tidak disertai dengan hasil yang memberi kontribusi bagi kemajuan bersama, bahkan merugikan moral dan material masyarakat. Dengan demikian sangat melanggar prinsip-prinsip manajemen, prinsip keefektifan dan keefisienan secara praksis mekanis, dan prinsip cinta kasih, keadilan dan kesetiakawanan secara kemanusiaan. Padahal golongan orang-orang yang secara ekonomi menengah ke atas ini, tentunya telah mengenyam pendidikan relatif tinggi. Namun sayangnya, agaknya jiwa pendidikan tidak sampai pada hati dan jiwa manusia mereka. Maka sikap moral sangat berpengaruh dalam mendasari pola hidup dan cara kerja. Apakah kita hidup dengan pola yang konsumtif berlebihan yang jor-joran? Apakah kita bekerja dengan asal-asalan, asal kelihatan bagus awalnya, namun dampak jangka panjangnya mencelakakan bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas? Apakah kita bekerja dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu liar dan purba kita yang tak pernah puas?

Kemiskinan sebagian masyarakat Indonesia mencerminkan kemiskinan moral-batin-emosi-intelektual (yang terintegrasikan, terpolakan, terdesainkan, dan terholistikkan, dan terstrukturformalkan) seluruh rakyat indonesia dari seluruh lapisan, terutama para kaum kaya, cendikiawan dan pemerintahan. Karena kemiskinan ditanggapi dengan perspektif dan cara-cara yang ‘miskin’ pula dari para pihak berwajib. Kalau disadari lebih jauh, rakyat adalah aset dan punya potensi besar untuk mandiri, dan dari kemandiriannya itu adalah cermin kemandirian suatu bangsa. Kemiskinan adalah potensi pula, dengan pola pengarahan dan pendampingan yang benar dan sesuai, maka rakyat miskin yang terbiasa hidup apa adanya bisa ditolong untuk menolong diri mereka sendiri. Walaupun secara ekonomi mereka kurang mampu, namun kekayaan batin dan emosi, serta kejujuran mereka sangat besar. Mereka adalah pejuang-pejuang gigih yang tidak mempedulikan hambatan apapun yang menghalangi untuk memperbaiki nasib, terutama hambatan keterbatasan sumber daya dan alat.

Pemerintah sebagai penentu kebijakan agaknya sudah tidak punya intelektualitas yang cukup disertai dengan kemauan moral yang cakap. Suatu peraturan baru diterapkan secara ketat setelah terjadi musibah. Berarti hal ini secara tersurat telah membuktikan bahwa tindakan kemarin-kemarin itu adalah salah, karena lembek dalam menegakkan peraturan yang disahkannya sendiri. Maka, harus menunggu lumpur menjadi muncrat tak terbendungkan, pesawat jatuh sampai beberapa kali dan bahkan hilang, kapal laut tenggelam, kereta dan bus kecelakaan.

Puncaknya adalah dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini. Sudah ratusan rakyat – yang merupakan aset bangsa yang sangat berharga -, akibat berbagai sebab : bencana akibat rusaknya lingkungan, kelaparan, kurang gizi, dan penyakit. Tak ketinggalan pemiskinan struktural akibat penindasan ekonomi gaya baru oleh penguasa terhadap rakyatnya sendiri : dari penjualan aset negara terhadap asing yang merupakan pelanggaran serius dari pasal 33 UUD 1945, sampai diobralnya BLBI pada para koruptor petualang. Kemudian semakin banyaknya kasus korupsi seiring dengan semakin banyaknya koruptor yang dituntut bersalah oleh jaksa tapi malah dibebaskan hakim, tragisnya tetap mengemban jabatan, baik publik maupun swasta. Semua sebab itu adalah akibat kelembekan dan kebobrokan mental aparat berwenang, namun tak becus mengurus. Padahal Presiden SBY sendiri pernah berkata bahwa permasalahan bangsa bisa diselesaikan dengan kepemimpinan. Hasilnya ... ?

Kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar bisa menjadi potensi berharga setara emas jika dikelola dengan baik. Namun jika tidak dikelola, diabaikan dan dinjak-injak akan menjadi bom waktu yang berpotensi meledak dan merusak apa saja suatu saat nanti. Begitu pun saat ini, di mana perekonomian bangsa kita sangat bergantung pada investasi yang membuat bangsa kita benar-benar menjadi bangsa kuli – seperti kata Bung Karno puluhan tahun lalu-, menyandarkan diri pada bantuan bangsa lain entah dalam bentuk pinjaman, hutang, dan hibah. Serta tolok ukur ekonomi nasional yang dengan tergesa-gesa menggunakan tolok ukur ekonomi makro, yang menunjukkan angka-angka bagus, namun sangat berkebalikan dengan kenyataan hidup bangsa ini. Budaya instan dan asal bapak senang masih kuat melekat pada mental dan batin bangsa kita.
Juga kita malah bangga dan senang jika banyak mall yang semakin bertebaran di pusat-pusat keramaian warga. Namun tidak bersedih dan peduli dengan efek domino fatal yang diakibatkan oleh pembangunan mall yang kebablasan dan kebanyakan itu bagi ekonomi rakyat. Pembangunan mall yang terlalu banyak malah membuat kejenuhan usaha perdagangan, karena daya dukung ekonomi masyarakat terbatas. Serta kejenuhan psikologis masyarakat dan kejenuhan daya dukung lingkungan hidup.

Dapat dilihat, berapa ratus kios pasar tradisional di Jakarta yang tutup setelah hanya beberapa meter dari pasar tempat para pedagang bernafkah, berdiri dengan congkak mall hasil cangkokan dan sebagai ‘mainan’ baru kaum kaya dan pejabat pemerintah. Ke mana lagi mereka bernafkah dan menghidupi keluarganya, sementara kios pasar baru yang disediakan pemerintah harus dibeli dengan harga berlipat-lipat kali dengan kesepakatan semula. Adalah sebuah usaha pengusiran secara halus dari aparat berwenang terhadap pedagang tradisonal, sambil membungkuk tunduk menyambut para pedagang dan pengecer raksasa dari negeri seberang yang menebarkan racun pemiskinan rakyat Indonesia.
Maka pendidikan dan pemberdayaan ekonomi adalah jalan terbaik untuk memerdekakan – bukan untuk membuat menjadi semakin tergantung - bangsa ini sampai ke tingkat individu.

Adalah sangat bijaksana jika segenap elemen yang berwenang serius mengembangkan dan mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak dapat dipungkiri adalah tulang punggung ekonomi bangsa yang asli. UMKM juga sekaligus manifestasi ekonomi kerakyatan yang menjadi mencerminkan keuletan rakyat Indonesia yang khas. Bukan hasil pinjaman utang ataupun cangkokan investasi dari luar. Serta sudah tahan uji tetap kokoh bahkan berkembang saat krisis ekonomi menerjang. Jikalau UMKM kembang kempis itu lebih dikarenakan sistem yang diterapkan di negeri ini tidak berpihak pada UMKM. Sebenarnya kita cukup percaya diri sebagai negara UMKM yang sangat kontekstual, berpijak dari potensi alam dan manusia dari bangsa sendiri. Bersandar pada kemampuan, pemikiran dan karya usaha anak negeri sendiri, dengan pengelolaan dengan tata cara ala kita sendiri.
Maka dalam penerapannya diperlukan suatu enforcement (rekayasa penguatan lingkungan) : menghilangkan peluang kesalahan, keputusan dan tindakan buruk dengan good governance. Salah langsung ditindak, bukan dimaafkan, dalam bingkai pembelajaran. Saling menghormati dan apresiatif.
Namun yang menjadi keprihatinan kita semua adalah lingkungan di mana pemikiran manusia-manusia Indonesia berkembang inilah yang sebenarnya sangat buruk, karena penuh ketidakjujuran yang melahirkan korupsi, kolusi, nepotisme dan segala bentuk manipulasi lainnya. Tentu saja hal ini sangat menyengsarakan, memiskinkan dan membelenggu, dan sangat berpotensi tetap lestari selamanya jika tidak ada tekad dan tindakan memperbaiki sekarang juga.


Keadaan UMKM sebagai Penjelmaan Ekonomi Rakyat saat ini

Berikut adalah kutipan dari Prof. Mubyarto, untuk menjelaskan keadaan ekonomi rakyat saat ini secara gamblang.

Jika suatu daerah miskin sebagian warga masyarakatnya sudah berhasil “menjadi kaya” sehingga mampu menyimpan dana-dana yang dikumpulkannya di bank setempat, kiranya masuk akal bagi perbankan untuk memanfaatkan dana-dana tersebut bagi pemberdayaan ekonomi rakyat dan yang pada gilirannya mampu memberantas kemiskinan. Proses tolong-menolong antar pemilik modal dan ekonomi rakyat yang membutuhkan modal ini dalam era otonomi daerah seharusnya berkembang dengan baik dan bergairah. Tetapi mengapa hal ini tidak terjadi? Dari analisis tersebut bisa dibuktikan bahwa alasan pokoknya adalah karena sistem ekonomi kapitalis-liberal/neoliberal sudah dijadikan pegangan pokok pemerintah pusat / daerah yang diterapkan di mana-mana di seluruh Indonesia. Dalam sistem ekonomi kapitalis, para pemilik modal (kapitalis) merupakan pihak yang paling dipuja dan dihormati, yang kepentingannya paling dilindungi. Dari sinilah berkembang kepercayaan perlunya penciptaan iklim merangsang agar para pemodal (investor) asing bersedia datang ke Indonesia atau ke daerah-daerah tertentu untuk menanamkan modalnya.

Sebenarnya segera dapat dikenali satu kontradiksi. Jika suatu daerah berusaha menarik investor, yaitu mereka yang memiliki modal, mengapa modal yang terhimpun di bank dari orang-orang kaya setempat malah dikirim keluar daerah, dan justru tidak diputarkan atau ditanamkan dalam usaha-usaha setempat. Fenomena kontradiktif ini sampai kapan pun tetap tidak akan berubah, kecuali jika kita berani mengubah sistem ekonomi kita dari sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila kebijakan perbankan tidak diarahkan untuk melindungi para pemilik modal secara berlebihan tetapi harus diubah menjadi upaya total pemberdayaan ekonomi rakyat dengan ukuran hasil akhir makin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ternyata kunci penyebabnya terletak pada diberlakukannya sistem ekonomi kapitalis yang telah dipilih oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ekonomi kapitalis segala upaya dilakukan untuk melindungi kepentingan para pemodal/pemilik uang, yang dengan memberikan jaminan rasa aman pada para pemilik modal ini. Maka ada lembaga penjaminan kredit, dan dalam kaitan penyaluran kredit UMKM ada lembaga KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank), yang dibiayai oleh sebagian bunga kredit yang dibayar penerima kredit (debitor). Mengapa tidak ada Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat (KKMER) meskipun jelas ekonomi rakyat inilah yang paling membutuhkan jasa konsultan, bukan justru bank yang sebenarnya tidak memerlukan konsultan keuangan itu.

Kalau perangsang dan perlindungan kepada para pemilik modal dalam sistem ekonomi kapitalis ini belum dianggap cukup, Bank Indonesia sudah sejak lama mengeluarkan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang menjanjikan bunga menarik kepada dunia perbankan untuk menyimpan dana-dana yang dihimpunnya dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Penetapan tingkat bunga yang menarik selalu dijadikan alasan mudah bagi dunia perbankan untuk tidak menyalurkan dananya sebagai kredit kepada dunia usaha. Bunga SBI ini pernah mencapai 17,5% pertahun yang tentu saja menjadi alasan sangat kuat bagi setiap bank untuk mengirimkan dana-dana pihak ke-3 yang dihimpun di bank-bank di daerah-daerah di seluruh Indonesia untuk dikirim ke Jakarta. Inilah faktor penyebab rendahnya nilai LDR (Loan Deposit Ratio) di setiap daerah, sehingga ketika banyak daerah-daerah miskin/tertinggal berteriak mengharapkan kredit yang murah dan mudah, tokh dana-dana perbankan yang terhimpun di daerah-daerah seperti itu justru dikirim ke kantor pusat bank yang bersangkutan. Bank-bank yang lebih banyak mengirim dana-dana dari daerah-daerah ke kantor pusat selalu mudah menerangkan perilaku keliru ini karena “kesulitan menemukenali” proyek-proyek ekonomi dan bisnis yang bankable yang dapat didanai, padahal yang benar bank-bank ini memang merasa lebih aman menggunakan dana-dana yang dihimpun dengan dibelikan SBI.

Jelas kiranya dari analisis ini bahwa perbankan di Indonesia tidak lain daripada lembaga pencari/pengejar untung, dan sama sekali bukan agent of development. Jika bank-bank kita lebih banyak merupakan perusahaan yang menomorsatukan pendapatan bunga, agar dapat membayar jasa bunga deposito yang menarik kepada deposan, bahkan termasuk tambahan hadiah-hadiah menarik seperti mobil dan rumah-rumah mewah, maka amat sulit menjadikan bank sebagai penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Akibatnya bank juga tidak mungkin berperan sebagai lembaga yang mendukung upaya-upaya besar pemberantasan kemiskinan.


bersambung bagian kedua

Selasa, 19 Februari 2008

SOS ! BANJIR PATI



Gambar foto satelit kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana, Pati, Jawa Tengah.

(klik gambar untuk memperbesar / click picture to enlarge)


Gundulnya Hutan Sebabkan Banjir di Kabupaten Pati

Hujan lebat yang sering terjadi pada minggu lalu di kawasan Kabupaten Pati, menyebabkan banjir yang berkepanjangan. Banjir terjadi karena meluapnya aliran Kali Juwono beserta nak-anak sungainya yang tidak mampu lagi menampung besarnya limpahan air hujan yang lebat dalam beberap hari terakhir.

Banjir berakibat pada terputusnya jalur lalu lintas utama Pantura Jawa ruas Kudus – Pati – Rembang. Bahkan sekarang jalur itu ditutup dan dialihkan melalui Solo menuju Surabaya, demikian pula sebaliknya. Penutupan jalur ini dilakukan sampai cuaca kembali normal dan jalur sudah tidak tergenang banjir lagi. Kompas (17/2) memberitakan akibat banjir, terjadi kemacetan luar biasa yang terjadi sepanjang sekitar 34 km, antara Kecamatan Jekulo, Kab. Kudus sampai Kecamatan Kaliori, Kab. Rembang. Sebagian diantaranya adalah truk-truk besar pengangkut berbagai barang, termasuk kebutuhan pokok. Dengan kemacetan ini dikhawatirkan penyediaan berbagai kebutuhan untuk berbagai kota di Jawa menjadi terhambat.

Banjir itu dapat dijelaskan dalam urutan yang logis. Dimulai dengan kritisnya lahan di wilayah tangkapan air Kali Juwono di Gunung Muria (1600 m dpl) dan di Pegunungan Kapur Utara (berketinggian bervariasi, puncak tertinggi mencapai 535 m dpl). Gunung Muria terletak di sebelah utara Kudus dan Pati, sedangkan Pegunungan Kapur Utara berada di sebelah selatan kedua kota itu. Sehingga air hujan selama beberapa hari dalam intensitas yang lebat tidak mampu diserap oleh tanah, sehingga langsung menjadi air permukaan yang memenuhi badan-badan sungai. Namun akibat terbatasnya daya tampung badan sungai, akhirnya air sungai meluap menjadi banjir berkepanjangan mengikuti frekuensi hujan yang terjadi tanpa bisa dicegah dan dijinakkan.

Banjir menjadi berkepanjangan juga diakibatkan posisi ketinggian tanah di sepanjang aliran utama Kali Juwana yang rendah dan melandai. Di badan sungai Juwana di selatan Kota Pati hanya berketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di wilaah Kecamatan Juwana di dekat muara Kali Juwana hanya berketinggian dua meter dua meter di atas permukaan laut. Jarak Pati sampai Juwana adalah 15 km. Maka tak heran jika banjir terparah terkonsentrasi di sepanjang dua kota itu.

Dalam gambar foto udara (sumber : maplandia.com, 2006) terlihat jelas gundulnya hutan di Pegunungan Kapur Utara yang ditampakkan dengan warna putih kecoklatan yang sudah merata dari selatan Kudus sampai selatan Rembang. tutupan hutan yang ditampakkan dengan warna hijau tua tersisa sangat sedikit. Tampak hanya berupa bercak-bercak hijau di kawasan pegunungan itu. Di Kabupaten Pati sendiri, gundulnya hutan jati terparah terlihat di Kecamatan Tambak Romo dan Sukolilo. Sedangkan kerusakan hutan di wilayah Gunung Muria terlihat jelas di wilayah Kecamatan Gembong, Pati. Penebangan liar di wilayah itu dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997 menjelang jatuhnya Orde Baru. Namun karena tidak adanya tindakan hukum yang tegas bagi pelaku, maka usaha penebangan liar pohon jati berlanjut hingga kini. Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat setempat, bahwa aparat yang berwenang juga terlibat untuk membekingi penebangan liar itu. Sebelum penebangan liar itu terjadi, kawasan itu sangat terjaga kelestariannya, dan jarang terjadi banjir. Kalau pun ada, hanya terjadi secara sporadis serta hanya melanda wilayah hilir Kali Juwana.

Dengan demikian daya dukung lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana sudah sangat rapuh, akibat perilaku sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya yang sangat parah dapat dirasakan sekarang, dengan terhambatnya kegiatan ekonomi skala antarprovinsi akibat terputusnya jalur transportasi, serta rusaknya lahan pertanian yang produktif. Tak ketinggalan pula ancaman kekeringan begitu musim kemarau tiba nanti. Setiap perusakan lingkungan memang harus dibayar mahal dengan kerugian yang berlipat, serta proses pemiskinan masyarakat setempat yang berlanjut.